Unduh Aplikasi

Lintas Fraksi DPRA: Pusat Tidak Pernah Konsultasi dengan DPRA Terkait UU Pemilu

Lintas Fraksi DPRA: Pusat Tidak Pernah Konsultasi dengan DPRA Terkait UU Pemilu
konferensi pers di kantor DPRA

BANDA ACEH - Pemerintah Pusat baik itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak pernah melakukan konsultasi dengan DPR Aceh terkait pencabutan pasal 57 dan 60 Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan penetapan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Juru bicara lintas Fraksi DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan, setiap ada pencabutan pasal dalam UUPA pemerintah pusat atau DPR RI terlebih dahulu harus melakukan konsultasi dengan DPRA sebelum mencabut pasal yang ada.

Mengenai hal ini, kata Iskandar, ada aturan hukum konsultasi dan pertimbangan DPRA seperti yang diatur dalam UUPA pada ayat 2 yaitu rencana pembentukan UU oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan konsultasi dengan DPRA, sedangkan ayat 3 disebutkan kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah harus dikonsultasikan dan pertimbangan dengan Gubernur Aceh.

"Kemudian, dalam ayat 4 mengenai ketentuan lebih lanjut tentang tata cara konsultasi diatur dengan Peraturan Presiden," kata Iskandar Usman Al Farlaky saat menggelar konferensi pers di kantor DPRA, Senin (2/10).

Namun, sambung Iskandar, dalam peraturan presiden nomor 7 tahun 2008 disebutkan pada pasal 6 ayat 1, rencana pembentukan UU oleh DPR yang berhubungan langsung dilakukan dengan pertimbangan dengan DPRA sedangkan pada ayat 2 dijelaskan tata cara konsultasi dan pertimbangan yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPR RI.

"Tetapi, dalam tata tertib DPR RI tidak ada yang mengatur tentang cara konsultasi dan pertimbangan DPRA. Jadi alasan apapun yang dilakukan ini adalah niat jahat, ketika tidak diatur berani bertindak diluar norma yang ada, kesimpulan terkait dengan konsultasi yang diklaim Mendagri dan DPR RI cacat prosedur," pungkasnya.

Iskandar menyampaikan, informasi yang diperoleh, perubahan menyangkut pencabutan ini masuknya disaat-saat terakhir. Apakah usul itu dari anggota Pansus DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau bahkan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terlibat dalam pembahasan UU tersebut dirinya belum bisa memastikannya, tetapi ia sampaikan bahwa usulan itu jelas masuknya last minute.

"Informasi juga, pasal ini masuk saat peralihan UU, artinya terlambat, ada yang mensuplai informasi keliru," Iskandar menduga.

Dirinya juga memastikan, tidak ada oknum anggota dewan serta juga pimpinan DPRA yang menjumpai pemerintah pusat dalam 5 hal konsultasi persoalan ini. "Saya sudah tanyakan sama Tgk Muharuddin selaku ketua DPRA, kepada Sulaiman Anda, Dalimi dan Irwan Djohan tidak ada sama sekali,' ujarnya.

Dan Iskandar kembali menegaskan bahwa, kalau alasan DPR mencabut karena telah bertemu orang tertentu bisa dikatakan konsultasi hal ini dinilai kesalahan besar, sebab jelas masalah konsultasi dan pertimbangan mempunyai aturan sendiri.

Selain itu, Iskandar menjelaskan, saat Komisi I DPRA bertemu dengan Panja RUU pemilu merka tidak mengucapkan satu kalimat pun meminta agar pasal dalam UUPA dicabut, melainkan sebaliknya, dari seluruh rekam pembicaraan mereka malah meminta agar panja DPR memperkuat rezim Pemilu dan Pilkada yang terdapat dalam UUPA.

Meski langkah yang ditempuh demikian, keputusan panja dan sidang paripurna DPR RI juga tidak melihat pasal dalam UUPA Penetapan UU Pemilu Tak Melihat Pasal UUPA.

Seluruh Fraksi di DPRA hadir dalam konferensi pers lintas Fraksi DPRA ini, yakni Ketua Fraksi Partai Aceh yang juga sekaligus juru bicara lintas Fraksi, Iskandar Usman Al Farlaky, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal Asnawi, Ketua Fraksi Golkar, Zuriat Suparjo, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Murdani, Ketua Fraksi Partai Demokrat, HT Ibrahim dan Perwakilan dari Fraksi Nas Dem serta Gerindra-PKS

Komentar

Loading...