Unduh Aplikasi

Limbah Material Dibuang ke Danau Lut Tawar

Limbah Material Dibuang ke Danau Lut Tawar
Limbah material yang dibuang ke Lut Tawar. Foto: Ist

ACEH TENGAH - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Gayo menyayangkan pembuangan limbah material ke Danau Lut Tawar, oleh salah satu hotel ternama di kawasan objek wisata itu.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada limbah bekas material milik salah satu hotel ternama di kawasan Danau Lut Tawar, yang dibuang ke sungai itu,” kata Badan pekerja GeRAK Gayo, Dedi P kepada AJNN, Kamis (31/10).

Dedi menambahkan, hal ini menimbulkan dua indikasi kemungkinan. Pertama yaitu pencemaran lingkungan dan yang kedua reklamasi.

“Yang dibuang ini material dan bukan sampah. Dalam hal ini, kami meminta tindakan tegas dari Bupati Aceh Tengah agar memberikan sanksi pada hotel itu,” ujarnya.

Kepada aparat Kepolisian Aceh Tengah, pihaknya juga meminta supaya dilakukan penyelidikan terkait motif pembuangan limbah material ke sungai tersebut.

“Aceh Tengah punya destinasi wisata yang harus dijaga bersama. Pengusaha bisa membangun hotel dan berinvestasi juga karena ada Danau Lut Tawar,” tuturnya.

Menurutnya di danau itu bukan pengusaha hotel saja yang ingin mencari rezeki, namun nelayan, dan keberlangsungan ekosistem juga harus dijaga. Sehingga, mereka yang memiliki modal besar jangan berbuat semena-mena.

“Kami tidak mempermasalahkan jika ada yang berinvestasi. Namun, jika ada yang merusak lingkungan maka harus ada sanksi,” katanya.

Dedi menyebutkan, jika hal ini tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Aceh Tengah atau aparat Kepolisian, pihaknya akan melakukan advokasi secara langsung.

“Kami akan lakukan kajian secara mendalam untuk mendapatkan data, dan kita akan melaporkan hal ini ke Polda Aceh, jika tidak digubris di daerah,” ucapnya.

Dalam pasal 104 Undang-Undang PPLH menyebutkan, setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/bahan ke media lingkungan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Komentar

Loading...