Unduh Aplikasi

Lima Pejabat PUPR Simeulue Didakwa Korupsi Rp 5,7 Miliar

Lima Pejabat PUPR Simeulue Didakwa Korupsi Rp 5,7 Miliar
Sidang terdakwa korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Foto; AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Lima pejabat dinas PUPR Simeulue didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pemeliharaan jalan jembatan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar.

Kelima terdakwa tersebut Ir. Ali Hasmi sebagai Kadis PUPR Simeulue, Iis Wahyudi panitia penerimaan pengadaan barang, Dedi Alkana dan Afif Limon selaku kasi pemeliharaan jalan jembatan Bina Marga dan juga PPTK. Serta Bereueh Firdaus sebagai Kabid Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa didampingi kuasa hukumnya masing-masing.

Baca: Kasus Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan Jembatan di Simeulue Segera Disidang

Dakwaan tersebut dibacakan penuntut umum, Sahdansyah, Rahmad Ridha dan Ismiadi dari Kejaksaan Tinggi Aceh, pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (10/2).

Sidang yang diketuai majelis hakim, Dahlan dan didampingi Edwar dan Zulkifli berlangsung secara virtual. Lima terdakwa mengikuti persidangan secara teleconfren dari Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B, Banda Aceh.

Dalam dakwaan tersebut, ke lima terdakwa terbukti melakukan perbuatan hukum sehingga merugikan keuangan negara dalam paket pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan dari anggaran APBK 2017 senilai Rp 10,7 miliar lebih.

"Ke lima terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999  yang diubah menjadi  UU nomor 2001 tentang tidak pidana korupsi," sebut penuntut umum.

JPU menyebutkan pemerintah Simeulue telah menganggarkan melalui APBK 2017 satu miliar untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan. Pada anggaran perubahan terjadi  meningkatkan menjadi Rp 10,7 miliar.

Setelah terjadinya perubahan, pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan di bagi 70 paket dengan melakukan penunjukan langsung dan terjadi kelebihan bayar.

"Dari hasil pemeriksaan tim ahli ditemukan selisih pekerjaan serta kelebihan bayar. Sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pihak rekanan melainkan dikerjakan sendiri. Hasil audit BPKP perwakilan Aceh ditemukan kerugian negara mencapai Rp5,7 miliar," ungkap Sahdansyah.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan pada 17 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dari penasihat hukum para terdakwa.

Komentar

Loading...