Unduh Aplikasi

Lima Mantan Pejabat PUPR Simeulue Dituntut 7 hingga 8 Tahun Penjara

Lima Mantan Pejabat PUPR Simeulue Dituntut 7 hingga 8 Tahun Penjara
Sidang korupsi lima mantan pejabat PUPR Simeulue. Foto: AJNN/Tommy.

BANDA ACEH - Lima orang mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Simeulue dituntut tujuh hingga delapan tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp5,7 miliar

"Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana," kata Jaksa Penuntut Umum sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat (4/6).

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Umar Assegaf, Sahdansyah, Rahmad Ridha dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Sidang dipimpin ketua majelis Dahlan. Hadir kelima terdakwa didampingi masing-masing penasihat hukumnya.

Kelima orang terdakwa mantan pejabat PUPR Simeulue tersebut adalah Ali Hasmi mantan Kepala Dinas PUPR, Dedi Alkana, Afit Linon, Iis Wahyudi dan Bereueh Firdaus.

Terdakwa Afif Linon dituntut 7,6 tahun penjara, sementara terdakwa Ali Hasmi, Bereuh Firdaus, Iis Wahyudi dan Dedi Alkana masing-masing dituntut 8,6 tahun penjara ditambah membayar denda.

Terdakwa Afif Linon, Bereuh Firdaus, Iis Wahyudi dan Dedi Alkana membayar denda masing-masing Rp500 juta subsidair tiga hingga enam bulan kurungan. Sedangkan Ali Hasmi membayar denda Rp750 juta subsidair enam bulan penjara.

Selain membayar denda terdakwa Bereueh Firdaus diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,2 miliar lebih sementara terdakwa Dedi Alkana membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar.

Terhadap sisa uang pengganti tersebut selambat lambatnya harus dibayarkan ke negara satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika terdakwa Bereuh Firdaus dan Dedi Alkana tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," sebut JPU.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara masing-masing selama 4,3 tahun penjara.

Hal yang memberatkan menurut JPU, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Sementara hal yang meringankan para terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan," ujar JPU.

Usai membacakan tuntutan, para terdakwa bersama penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada 7 Juni 2021.

Komentar

Loading...