Unduh Aplikasi

Lima Kegiatan Kewenangan Dinas Pengairan di Dinas Perkim Aceh

Lima Kegiatan Kewenangan Dinas Pengairan di Dinas Perkim Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Tim Panitia Khusus (Pansus) Dapil Aceh III, telah melakukan kunjungan kerja terhadap evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, serta sinkronisasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018 di Kabupaten Bireun, kunjungan ini dilakukan sejak 6 Juli sampai dengan 13 Juli 2019.

Dalam laporannya, Pansus III DPRA menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran APBA tahun 2018, yang lahir melalui mekanisme Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2018 tersebut. Seperti sejumlah paket kegiatan yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Aceh, dimana seharusnya paket-paket tersebut merupakan kewenangan Dinas Pengairan Aceh.

Tim Pansus Dapil III ini diketuai H Saifuddin Muhammad, wakil ketua Zulfadhli, Sekretaris Efendi, dan beranggotakan Kautsar, Said Dahlawi, Samsul Bahri Ben Amiren, dan Hj Nurbaiti A Gani.

Pansus III DPRA ini mendapati beberapa kegiatan di Dinas Perkim Aceh yang seharusnya menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh di Kabupaten Bireun, yang anggarannya bersumber dari APBA tahun 2018 lalu ini, akan dirinci sebagai berikut:

Peningkatan saluran pembuang Desa Blang Bladeh-Cot Gadong, Kecamatan Jeumpa, Bireun, yang dikerjakan CV Cahaya Aulia dengan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Peningkatan saluran pembuang Sp Reuleut-Lhok Awe, Kecamatan Jeumpa dengan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar dan dikerjakan CV Ikhlas Mulia.

Selanjutnya, peningkatan saluran pembuang Bireun-Kuala Raja, yang dikerjakan PT Takabeya Perkasa Group dan menelan anggaran sebesar Rp 4,2 miliar. Peningkatan saluran pembuang Peuraden, Desa Lancok, Kecamatan Kuala, dengan pagu Rp 5,8 miliar dan rekanan pelaksananya PT Kalkausar Perkasa. Kemudian, peningkatan saluran pembuang Krueng Mate Bayu-Alue Ue, Kecamatan Jangka, Bireun, yang menelan biaya sebesar Rp 1,8 miliar dan dikerjakan oleh CV DOa Maksu.

Sementara itu, berdasarkan hasil temuan Pansus III DPRA, terdapat 3 kegiatan yang bukan merupakan kewenangan Dinas Perkim Aceh, namun pengganggaran dilakukan dinas terkait, seperti pembangunan Mesjid Jamik Al-Asyi Mukim Bireun, Kecamatan Kota Juang, dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar.

Kemudian, pembangunan Mesjid Mideun Teungku Syik Peusangan Pulo Iboeh, Gampong Lhok Bugeng, Kecamatan Jangka dengan anggaran sebesar Rp 485 juta dan paket kegiatan pembangunan Mesjid Jamaatut Thullah Arongan, Kecamtan Simpang Mamplan, dengan pagu Rp 339 juta.

Ketiga kegiatan pembagunan mesjid ini dikerjakan oleh Panitia Masjid setempat. Tim Pansus juga tidak menyebutkan secara detail, ketiga kegiatan tersebut masuk kedalam kewenangan dinas tertentu.

Kendati demikian, 2 dari 10 kegiatan yang dibiayai APBA di Kabupaten Bireun, Tim Pansus mendapati kedua paket tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti adanya dokumen perencanaan dan paket kegiatan itu juga merupakan kewenangan Dinas Perkim Aceh, yaitu:

Proyek peningkatan jalan Gp Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, dengan pagu sebesar Rp 1,8 miliar dan dilaksanakan CV Mulia Rakan. Kemudian, pembanguan Drainase Kawasan Kota Bireun, yang dikerjakan PT Bohana Jaya Nusantara dengan pagu anggarannya sebesar Rp 3,5 miliar. Secara keseluruhan, 10 paket kegiatan yang dikunjungi Pansus III DPRA di Kabupaten Bireun ini memiliki dokumen perencanaan.

Komentar

Loading...