Unduh Aplikasi

Lembaga Keuangan di Aceh Dinilai Belum Sepenuhnya Menerapkan POJK

Lembaga Keuangan di Aceh Dinilai Belum Sepenuhnya Menerapkan POJK
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum Kontak Intra Advokasi (LBH-Kontra) Aceh menilai beberapa lembaga keuangan, baik bank maupun leasing di Aceh belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020.

POJK itu mengatur tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona (Covid-19), atau mengenai relaksasi kredit bagi debitur terdampak virus tersebut.

Direktur Eksekutif LBH Kontra, Deri Sudarma mengatakan, hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, pihaknya belum melihat dampak signifikan dari instruksi Presiden melalui POJK tersebut oleh lembaga keuangan di Aceh.

Deri menyampaikan, LBH Kontra juga telah menerima keluhan masyarakat Aceh terkait lembaga keuangan yang masih menjalankan aktivitas operasional seperti biasanya.

Semestinya, kata Deri, saat kondisi ekonomi Aceh sedang lesu akibat Covid-19, dan pasca hadirnya Qanun 11 tahun 2018 yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan di Aceh baik bank dan non bank memiliki platform syariah. Maka, perbankan maupun lembaga non bank harus menerapkan prinsip syariah dengan lebih mengedepankan aspek sosial dari pada mengejar profit (keuntungan).

"Setelah kita observasi, belum terlihat dampak atas instruksi Presiden melalui POJK yang seharusnya menjadi rambu-rambu bagi lembaga keuangan baik bank dan non bank di Aceh. Hal ini sangat kita sayangkan," kata Deri Sudarma dalam keteranganya kepada AJNN, Senin (13/4).

Menurut Deri, belum berjalan baiknya peraturan tersebut juga karana kurang optimalnya sosialisasi dari OJK kepada lembaga keuangan di Aceh, sehingga dibutuhkan komitmen serta kerja nyata OJK dalam merespon secara serius instruksi Presiden melalui POJK tersebut.

"LBH Kontra mendesak OJK perwakilan Aceh untuk berkerja lebih ekstra menyampaikan perihal ketentuan itu kepada lembaga keuangan di Aceh yang berada dalam pengawasannya agar patuh dan taat hukum demi terciptanya stabilitas ekonomi yang kondusif," ujarnya.

Deri juga menuturkan, stabilitas ekonomi masyarakat Aceh ditengah pandemi Covid-19 semakin lesu, disebabkan berbagai faktor yakni semakin melemahnya daya beli masyarakat serta langkanya ketersediaan barang pokok dipasar karena ketidakstabilan penawaran dan permintaan. Kondisi ini cukup memprihatinkan, apalagi menjelang bulan suci ramadhan.

Karena itu kemudian OJK menerbitkan peraturan tersebut guna mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran virus corona.

Deri menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, OJK telah memberikan kewenangan kepada bank untuk menentukan kriteria debitur yang dapat menerima perlakukan khusus, yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

"OJK memberikan kewenangan kepada bank untuk menentukan kriteria debitur yang dapat menerima perlakukan khusus ini. Nantinya, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara tersebut," tutur Deri Sudarma.

Dalam kesempatan ini, Deri juga menyampaikan bahwa LBH Kontra telah membuka posko pengaduan secara online bagi nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum apabila ada lembaga keuangan baik bank dan non bank yang menjalankan aktivitas usahanya tidak sesuai dengan amanat regulasi negara.

 

Komentar

Loading...