Unduh Aplikasi

Lembaga Anti Korupsi di Aceh Ramai-Ramai Tolak Revisi UU KPK

BANDA ACEH -  Setelah menuai penolakan dari GeRak Aceh dan MaTa, usulan revisi Undang-Undang KPK kembali ditolak oleh sejumlah lembaga anti korupsi dan mahasiswa di Aceh.

Hal itu terlihat dari unjuk rasa yang dilakukan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh dan di Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (08/10).

Unjuk rasa di Banda Aceh dilakukan oleh Komunitas Antikorupsi Aceh (KAKA) dan Sekolah Antikorupsi (SAKA), sedangkan di Aceh Tengah dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Aceh (GMNI) Aceh Tengah.

Dalam aksi di Banda Aceh, SAKA mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak Revisi UU KPK karena dianggap merupakan kepentingan partai politik untuk mengkebiri KPK.

"Usulan tersebut diduga mendapat sokongan dari para koruptor yang selama ini bernaung di bawah bayang-bayang partai politik," ujar Mahmudin koordinator aksi dalam orasinya.

Mahmudin menambahkan, Revisi UU KPK adalah bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu, DPR dituntut segera membatalkan rencana revisi UU tersebut.

"DPR lebih baik memfokuskan diri untuk segera merevisi UU KUHAP karena hal tersebut lebih subtansi untuk kepentingan hukum di Indonesia," kata Mahmuddin.

Pernyataan serupa juga disampaikan Putra, seorang pengunjuk rasa di Banda Aceh. Menurutnya, Indonesia harus betul-betul punya semangat untuk melawan koruspsi karena yang menjadi pilot projek garda terdepan pemberantasan korupsi selama ini adalah KPK.

"Merevisi UU KPK ini upaya melemahkan KPK bahkan ini pembunuhan terhadap KPK secara struktural. Kita desak DPR RI segera sadar, bertaubat secara nasional, segera menarik kembali usulan Revisi UU KPK tersebut," ujar Putra.

Sementara itu, peserta unjuk rasa di Aceh Tengah juga menuntut DPR RI membatalkan usulan revisi UU tersebut. Pengunjuk rasa yang terdiri dari kalangan mahasiswa itu menilai UU tersebut hanya akan membatasi wewenang KPK.

| HENDRA KA

 

Komentar

Loading...