Unduh Aplikasi

LELANG PEMBIBITAN PINANG BETARA

CV. Pasir Intan Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi

CV. Pasir Intan Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi
Junaidi. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Pemberitaan tentang kasus pengadaan bibit pinang betara Bireuen yang menyebutkan ULP sebagai “mafia tender” yang bergerilya melobi pemilik perusahaan yang masuk nominasi calon pemenang merupakan sebuah pukulan berat bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

Begitu pula, berita yang beredar di media sosial tentang langkah yang diambil secara sepihak untuk pembuktian dokumen kualifikasi pokja pemilihan di warung kopi tentu sebagai isu yang sangat bertentangan dengan kode etik.

Dalam konfirmasi secara khusus yang dilakukan oleh AJNN, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Junaidi, menyampaikan, atas perilaku ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh personil biro.

Ia menjelaskan proses tender Pengadaan Bibit Pinang Betara untuk Pengembangan Kawasan Kebun Pinang Betara Rakyat Kabupaten Bireuen seluas 200 hektare telah mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi pada tanggal 28 September 2020, mengundang tiga peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan.

Namun, dari ketiga peserta yang diundang hanya dua peserta yang hadir klarifikasi. Kehadiran kedua peserta dibuktikan dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang menjadi pegangan pokja.

Sesuai dengan undangan pembuktian kualifikasi, CV. Pasir Intan seharusnya hadir dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 16.45 WIB, namun tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sedangkan dua perusahaan lainnya hadir dalam pembuktian kualifikasi. Sehingga dengan motivasi kekerabatan pertemanan, CV. Pasir Intan kemudian mengajak salah satu anggota pokja pemilihan untuk minum kopi di “warung kopi” pada malam hari di luar jam kerja dan jadwal pembuktiannya telah berakhir, yang kemudian diasumsikan sebagai pembuktian dokumen kualifikasi.

Baca: Pembuktian Dokumen di Warung Kopi, Oknum Pokja ULP Pemerintah Aceh Bisa Disanksi

Mengingat pada sisi kekerabatan, kata Junaidi, jalinan pertemanan antara salah satu anggota kelompok kerja (pokja) dan pihak yang mengatasnamakan perusahaan CV. Pasir Intan yang tidak dapat menolak ajakan atau mengatakan “tidak” untuk sekedar ngopi. Dikarenakan, sebagai salah satu adat yang sangat kental untuk menjalin silaturrahmi di Aceh.

Namun, kata Junaidi, dalam kesempatan ini dimanfaatkan oleh CV. Pasir Intan untuk melakukan pembuktian dokumen kualifikasi secara sepihak untuk menyatakan dokumen yang telah ia siapkan layak untuk dijadikan sebagai pemenang, padahal sudah di luar waktu yang telah ditetapkan oleh pokja.

Setelah pengumuman pemenang, CV. Pasir Intan mengirimkan sanggahan sebagai bukti keberatan atas keputusan pemenang yang telah diumumkan dan pihak pokja telah menjawab sanggahan tersebut.

Ia menjelaskan dalam hal pengambilan keputusan, Pokja tidaklah sendirian, ada anggota pokja lainnya yang mesti terlibat. Jelas, hal ini tidak dapat diputuskan oleh satu orang pokja saja atau karena alasan “pertemanan” atau ikatan lainnya.

“Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan kegiatan usaha dan pelaku bisnis. Di pihak lain, pengusaha juga harus memiliki etika profesional sebagai partner pemerintah dan semestinya pengusaha memiliki naluri kemitraan,” kata Junaidi, Kamis (22/10) malam.

Selama ini, fakta-fakta seperti ini sering diselubungi dengan berita yang sedang trending, menjadi heboh dibicarakan di setiap meja warkop apalagi dibahas sambil memainkan “scatter”, akan menjadi lebih ngawur dari pembahasan utama.

"Sebenarnya, pemberitaan seperti ini menjadi sebuah vitamin bagi instansi pemerintahan agar terus memperbaiki layanan yang semakin prima bagi kesejahteraan masyarakat, jelas itulah tujuan akhirnya," ujarnya.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...