Legitimasi Kekuasaan di Bawah Ancaman

Legitimasi Kekuasaan di Bawah Ancaman
Ilustrasi: Geometry Media.

PENGUSIRAN sebuah keluarga dari rumah kontrakan hanya karena berbeda pilihan jelas  melanggar norma dan hukum positif di negeri ini. Selayaknya pemerintah kabupaten dan penyelenggara pemilihan menindaklanjuti kasus ini.

Karena apapun ceritanya, Masri dan Aminah, pasangan suami-istri yang menolak memilih calon yang disodorkan oleh pemilik rumah kontrakan di sebuah desa di Aceh Tenggara, memiliki hak untuk melakukan pilihannya. Ini semua diatur dalam konstitusi negara dan menjadi hak dasar warga negara Indonesia. Terlepas dari suka atau tidak suka.

Pemilihan kepala desa sendiri merupakan wujud dari demokrasi yang pelaksanaannya terus didorong di negeri ini. Setelah Orde Baru berakhir, masyarakat lebih dapat menyalurkan pilihan-pilihan hidup mereka lewat pemilihan langsung. Bukan hanya anggota dewan, mulai dari presiden hingga kepala desa kini dipilih secara langsung.

Ini adalah momentum saat masyarakat berpartisipasi aktif dalam berpolitik. Mereka diajak untuk mengenal para kandidat sebelum pemilihan. Mengetahui program dan janji yang akan diterima setelah si kandidat terpilih. Dan yang terpenting, diberikan kesempatan mengunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan apapun

Jangankan tekanan, bahkan iming-iming uang dari kandidat--hampir tak ada orang yang menolak uang--pun tak boleh dilakukan. Karena hal ini akan berpengaruh pada kualitas pemilihan. Ujung-ujungnya, kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan efektif dan optimal. Konon lagi lewat ancaman.

Apa yang terjadi di Aceh Tenggara itu adalah wajah buruk demokrasi. Jika pelanggaran itu tidak ditindak, maka hal ini akan terus terjadi berulang kali di daerah-daerah lain. Tentu saja kita tak ingin hal ini terjadi.

Semua pihak hendaknya menyadari bahwa legitimasi kekuasaan hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum yang kompetitif. Bahkan tak seorang pun yang berhak memaksa pilihan itu di bilik suara atau di luar bilik suara. Bahkan setiap warga negara berhak merahasiakan pilihan mereka tanpa perlu mengkhawatirkan pilihan mereka. 

Inilah hak-hak dasar yang sejak Reformasi bergulir terus dinikmati oleh masyarakat. Sama seperti kebebasan berbicara atau berpendapat, berorganisasi dan menikmati sajian pers yang bebas. Tanpa itu, pemerintahan ini tidak ada beda dengan pemerintah di zaman Orba, yang penuh dengan pemaksaan meski mengklaim sebagai pemerintahan demokratis.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini

Umum
USK Jalin Kerja Sama dengan KPK

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala menjalin kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya...