Unduh Aplikasi

Lebih Besar dari DPRA, Bupati Abdya Bakal Tinjau Ulang Perbup Tunjangan Rumah DPRK

Lebih Besar dari DPRA, Bupati Abdya Bakal Tinjau Ulang Perbup Tunjangan Rumah DPRK
Bupati Abdya Akmal Ibrahim. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim akan meninjau kembali keputusannya tentang besaran tunjangan rumah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat. 

Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut rekomendasi awal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh tentang besaran tunjangan anggota dan pimpinan DPRK Abdya. 

Melalui status akun media sosial facebook miliknya, Akmal memperlihatkan beberapa catatan hasil kajian BPK RI terhadap tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRK Abdya. 

Dalam hasil kajian itu tertulis bahwa tunjangan perumahan pimpinan DPRK Abdya lebih besar dibandingkan DPR Aceh. Kecuali untuk anggota, masih lebih sedikit dari dewan provinsi. 

Dimana, pimpinan dan anggota DPR Aceh hanya mendapatkan tunjangan perumahan masing-masing sebesar Rp 10 juta per bulan, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub Nomor 75 Tahun 2017 tentang pelaksanaan hak keuangan dan administrasi wakil rakyat itu. 

Sedangkan, DPRK Abdya melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 pasal 6 disebutkan besaran tunjangan perumahan masing-masing pimpinan dan anggota dewan itu yakni. Untuk Ketua Rp 19,5 juta, Wakil Ketua Rp 16,5 juta dan anggota Rp 9,5 juta per bulannya. 

Baca: Bupati Abdya Minta DPRK Agendakan Rapat Soal Pasang Stiker di Mobil Dinas

Mengenai hal tersebut, BPK RI secara lisan menyarankan agar melakukan perubahan atas Perbup Abdya Nomor 3 Tahun 2018 tentang besaran tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK Abdya. Kelebihan bayar untuk pimpinan dalam dua bulan pada 2020 ini diperintahkan menyetor kemudian ke kas daerah. 

Dalam postingannya, juga menuliskan perihal saran dari dua anggota DPRK Abdya tentang pemasangan stiker pada aset daerah. Menyahuti itu, Akmal memutuskan segera melakukan rapat kerja bersama legislatif. 

"Maka saya putuskan untuk melakukan beberapa langkah kerja. Rapat kerja dengan DPRK Abdya untuk memutusakan beberapa langkah penting," tulis Akmal melalui status facebooknya, Selasa (3/3). 

Permasalahan penting yang akan dibahas itu mengenai, jenis aset apa saja yang perlu dipasang stiker. Serta mencari solusi tentang temuan BPK RI yang mengatakan bahwa tunjangan rumah dan transportasi anggota DPRK Abdya melanggar peraturan perundang-undangan, karena terlalu besar. 

Kemudian, mencari solusi agar tunjangan yang dinilai melanggar aturan dan sudah terlanjur dibayarkan dapat dikembalikan ke kas daerah.

Selanjutnya, membahas tim yang bakal menentukan standar harga sewa rumah dan kelayakan sewa mobil di Abdya sesuai peraturan perundang-undangan, serta beberapa persoalan lainnya. 

"Sesuai undangan dari dewan, rapat ini akan dilaksanakan hari Jumat ini (6 Maret 2020)," kata Akmal. 

Akmal juga menyampaikan, status itu ditulis semata-mata untuk keterbukaan informasi publik, mengingat permasalahan stiker juga sudah sampai tiga atau empat kali dituliskan anggota DPRK. Sehingga sudah menjadi isu publik.

"Kalau bupati tidak menjelaskan langkah-langkah konkrit yang diambil untuk merespon saran itu, nanti takut dinilai tak mendukung langkah keterbukaan publik seperti yang didorong oleh anggota DPRK Abdya," terang Akmal melalui status facebook pribadinya.

Komentar

Loading...