Unduh Aplikasi

Lebih Baik Bersama BPKP Aceh

Lebih Baik Bersama BPKP Aceh
Ilustrasi: dreamstime.

 KEINGINAN sejumlah kepala daerah di Aceh agar Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh terlibat dalam proses perencanaan adalah sebuah langkah maju. Tersurat, hal ini menunjukkan keinginan pemerintah daerah untuk berbenah. 

BPKP Aceh memang mendapatkan tugas dari presiden untuk mencermati, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi tepat atas perencanaan dan penganggaran APBD TA 2021. Presiden tentu berkepentingan agar seluruh anggaran yang dikelola, mulai dari pusat hingga ke desa-desa, benar-benar tepat sasaran. 

Dalam kunjungan ke beberapa daerah, BPKP Aceh menemukan ketidakselarasan antara hasil audit keuangan dengan audit kinerja. Padahal, dua hal ini seharus berjalan beriringan. 

Ada daerah-daerah yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun dari sisi kinerja, hasilnya berbanding terbalik. 

Hal ini diakui oleh Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya. Dia berharap BPKP Aceh membantunya membenahi perencanaan strategis kota. Selama ini, perencanaan strategis dalam rangka mencapai visi dan misi belum dirancang selaras dengan sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan. 

Hal yang sama juga terjadi di banyak daerah di Aceh. Tentu saja ini akan membebani anggaran yang mengharuskan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran. 

Tentu saja peran BPKP menjadi penting. Dengan masuk ke proses perencanaan strategis, artinya BPKP dapat mengingatkan pemerintah daerah, yang cenderung ugal-ugalan dalam mengalokasikan anggaran, untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama.

Publik di Aceh berharap agar pemerintah daerah dapat menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan. Dan peran BPKP Aceh ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan hal tersebut.

Sehingga uang Aceh tidak terbuang sia-sia. Apalagi hanya menjadi alat untuk menciptakan kesenjangan ekonomi yang tinggi di Aceh.

HUT Pijay

Komentar

Loading...