Unduh Aplikasi

LBH Sebut Ada Kejanggalan Proses Hukum Kasus Makar di Pidie

LBH Sebut Ada Kejanggalan Proses Hukum Kasus Makar di Pidie
Penasehat hukum Syahrul MH didampingi Arabiyani MH memperlihatkan berita acara penolakan untuk tidak didampingi penasehat hukum terhadap kedua terdakwa di Kantor PWI Pidie. 

PIDIE-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyebutkan beberapa kejanggalan proses hukum kasus dugaan makar terhadap Nasruddin (43) dan Zulkifli (35). 

Penasehat hukum Syahrul MH didampingi Arabiyani MH kepada wartawan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pidie, Salasa (16/2) mengatakan, ada beberapa kejanggalan proses hukum terhadap kasus tersebut, seperti tidak ada pemberitahuan saat dilakukan pelimpahan perkara ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie dari penyelidik polisi.

"Ini terkesan menghambat hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, padahal para tersangka telah menunjukan LBH Banda Aceh sebagai penasehat hukumnya," kata Syahrul. 

Selain itu kejanggalan lain yaitu saat pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pidie kepada Pengadilan Negeri (PN) Sigli, pihak JPU tidak memberitahukan kepada kepada tersangka atau kuasa hukumnya. Ini jelas bertentangan dengan aturan hukum secara pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (4). 

"Tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba terdakwa dikeluarkan dalam sel Rutan Kelas IIB Sigli untuk disidangkan di pengadilan, seharusnya surat penyidangan perkara sudah diberitahukan tiga hari sebelum persidangan dimulai," ujarnya. 

Kejanggalan terakhir, sebut Syahrul yaitu terkait adanya surat berita acara penolakan untuk didampingi  penasehat hukum dari para terdakwa yang dilampirkan dalam tanggapan JPU atas eksepsi, keberatan terdakwa atau penasehat hukum. 

"Kedua terdakwa mengaku tidak pernah menandatangani berita acara tersebut. Untuk itu kami telah meminta kepada mejelis hakim melalui surat pada Selasa (12/2) agar menghentikan proses atau penundaan proses peradilan perkara ini," cetus Syahrul.

Dia menuturkan, mengingat bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat dilakukan dalam dan untuk kepentingan persidangan perkara tersebut. Maka hakim sudah seharusnya mengehentikan perkara terlebih dahulu dan mencari kebenaran terhadap surat tersebut. Kerena tidak mungkin persidangan dilakukan melalui gara-gara yang merendahkan wibawa pengadilan (contempt of court). 

Berdasarkan riwayat perkara, kata Syahrul, pada 11 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Nasruddin (43) dan Zulkifli (35) memasang spanduk bertuliskan "Kamoe simpatisan ANSLF menuntut Aceh pisah deungon Indonesia, Acheh Merdeka" dengan latar (beckground) bendara berwarna merah bergaris pinggir hitam dengan gambar bulan bintang berwarna putih yang diikat pada dua bilah bambu. 

Spanduk tersebut dipasang di dua lokasi terpisah yaitu di jalan umum Gampong Glee Gapui dan Gedung Non Gelar Tehknologi Unigha, Kecamatan Indra Jaya. Pemasangan spanduk tersebut atas perintah Nasir Usman (55). 

Selain itu, Nasruddin juga diminta untuk merekam proses pemasangan spanduk dan mengirim hasil rekaman video kepada Asnawi Ali (45) selanjutnya diunggah Asnawi Ali melalui akun Youtubenya dengan judul "Spanduk Aceh Merdeka Dipajang di Unigha".

Kemudian pada Selasa, 27 Oktober 2020, Nasruddin dan Zulkifli diamankan pihak Kepolisian Polres Pidie atas dugaan tindak pidana kejahatan keamanan negara dan ujaran kebencian melalui media sosial (Medsos). 

Sementara Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Pidie Dahnir SH dikonfirmasi AJNN melalui selularnya mengatakan, pihaknya tidak melakukan pemalsuan berita acara penolakan untuk didampingi oleh penasehat hukum terhadap kedua terdakwa. 

"Kami tidak memalsukan berita acara tersebut, semua dokemen ditandatangani sendiri pada saat tahap II. Dan semua terdakwa jika tidak ada pengacara saat tahap II tetap kami sodorkan tandatangan tidak didampingi kuasa hukum khusus hari pada tahap II," kata Dahnir. 

 

Komentar

Loading...