Unduh Aplikasi

LBH: Kasus Pemerkosaan di Bener Meriah Harus Ditangani dengan UU Perlindungan Anak

LBH: Kasus Pemerkosaan di Bener Meriah Harus Ditangani dengan UU Perlindungan Anak
Koordinator LBH Banda Aceh, Syahrul. Foto: IST.

BENER MERIAH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh berharap penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bener Meriah menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dalam kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Bener Meriah.

"Kita berharap kepada penyidik juga menggunakan Undang-undang Perlindungan anak dalam menangani kasus ini, bukan menggunakan Qanun jinayat. Karena didalam undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak (korban) benar-benar diatur di dalamnya," ujar Koordinator LBH Banda Aceh, Syahrul kepada AJNN, Rabu (17/2).

Syahrul juga menyebutkan, jika dalam kasus ini korban diadili dengan menggunakan Qanun jinayat maka hak-hak pemulihan psikologis dan sosial korban akan sangat sulit untuk dijamin, sebab Qanun jinayat tidak mengatur hal tersebut.

Baca: Tiga Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Ditangkap Polres Bener Meriah 

LBH Banda Aceh sendiri menurut Syahrul mengapresiasi tindakan cepat yang dilakukan oleh pihak Polres Bener Meriah untuk menangkap pelaku.

"Kami apresiasi pelaku cepat ditangkap oleh pihak polisi dan memang harus seperti itu. Namun korban juga harus segera dipulihkan psikologisnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh polisi terhadap korban," ujar Syahrul.

Namun dirinya mengingatkan juga bahwa anak yang menjadi korban pemerkosaan tersebut wajib didampingi ketika diperiksa untuk dimintai keterangan.

"Korban itu saat di periksa (BAP) harus didampingi baik oleh kuasa hukumnya atau oleh dinas yang punya otoritas terhadap hak pendampingan korban," ujar Syahrul.

Syahrul juga berharap dalam kasus tersebut, penegak hukum jangan hanya fokus pada aspek bagaimana menghukum pelaku. Namun juga harus melihat bagaimana proses pemulihan korban, karena menurutnya, hal tersebut sangat penting dilakukan. Selain itu negara juga harus menjamin pemulihan kondisi pendidikan korban, kondisi sosial korban.

"Negara harus menjamin hak-hak (pemulihan) korban, misalnya bagaimana pendidikan korban, begitu juga bagaimana aspek-aspek sosial korban setelah ia menjadi korban dari tindakan bejat yang terjadi. Sebab hak-hak tersebut juga harus dipulihkan," ujar Syahrul.

Komentar

Loading...