Unduh Aplikasi

Lamban, Kejari Didesak Serius Tangani Kasus SPPD Fiktif Anggota DPRK Abdya

Lamban, Kejari Didesak Serius Tangani Kasus SPPD Fiktif Anggota DPRK Abdya
Ketua Paralegal Yara Aceh, Muzakir AR

BANDA ACEH - Ketua Paralegal Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh, Muzakir Ar kembali mempertanyakan penanganan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang melibatkan 24 anggota DPRK Aceh Barat Daya.

Karena itu, dirinya mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya untuk lebih serius menangani kasus yang melibatkan wakil rakyat tersebut.

"Kita melihat penanganan kasus tersebut terkesan sangat lamban dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan," kata Muzakir kepada AJNN, Selasa (12/11).

Baca: Kejari Abdya Terus Dalami Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya

Muzakir menyampaikan, kasus perjalanan dinas fiktif yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih tahun anggaran 2017 itu muncul setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) 2018.

"Saat dilakukan pemeriksaan keuangan BPK menemukan ada kejanggalan terhadap pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya," ujarnya.

Kata Muzakir, kejanggalan yang ditemukan tim BPK itu terutama pada tiket pesawat yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya itu tidak terdaftar di perusahaan penerbangan.

Kemudian, kasus ini baru terangkat ke publik dan ditangani oleh Kejari Abdya sejak Mei 2019. Namun sampai hari ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, penanganan dan pemeriksaan sudah bejalan hampir tujuh bulan.

"Kenapa sampai hari ini pihak Kejari belum berani menetapkan tersangka. Ini patut kita pertanyakan," tuturnya.

"Padahal kalau kita lihat, selama ini pihak Kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumah pihak terkait," sambung Muzakir.

Muzakir meminta, Kejari Abdya harus membuka kepada publik hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini. Sehingga masyarakat bisa lebih mengerti dan tidak berasumsi yang bukan-bukan terhadap kejaksaan.

"Jangan karena kasus tersebut melibatkan para pejabat, sehingga Kejari lamban menangani. Kalau pun pihak Kejari Abdya tidak mampu untuk menanganinya, limpahkan saja ke Kejati Aceh," pinta Muzakir.

Komentar

Loading...