Unduh Aplikasi

Lahan HGU Terlantar, Masyarakat Aceh Timur Temui Komisi I DPRA

Lahan HGU Terlantar, Masyarakat Aceh Timur Temui Komisi I DPRA
Foto: Ist

BANDA ACEH – Perwakilan dari masyarakat Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, melakukan audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tegas Nusantara (PT TN) yang sudah lama terlantar.

Kepada Desa Bunin, Mustakirun mengatakan, permasaalahan HGU milik PT TN ditemukan saat Pemerintah Aceh Timur, bekerjasama dengan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan pada tahun 2019 lalu. 

Namun, kata Mustakirun, lahan HGU yang berlaku selama 35 tahun dari 6 November 2012 sampai dengan 5 November 2037 seluas kurang lebih 4.251 hektar tidak pernah dilakukan kegiatan perkebunan.

“Tidak ada kegiatan perkebunan disana, lahan terlantar. Areal HGU PT Tegas Nusantara juga memasuki wilayah pemukiman dan juga wilayah kebun masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Serbajadi, termasuk Desa Bunin. Ini berpotensi untuk menimbulkan konflik di masyarakat. Sebagian areal HGU juga masuk ke dalam kawasan hutan lindung,” Kata Mustakirun, kepada AJNN, Jumat (20/11).

Menurut Mustakirun, beberapa upaya sudah dilakukan Pemerintah Aceh Timur, dan masyarakat setempat. Bahkan Bupati Aceh Timur sudah menyurati Kementerian ATR/BPN terkait hasil Pembinaan dan Pengawasan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan.

Selain itu, ungkap Mustakirun, pihaknya juga sudah menyurati Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, untuk meminta pembentukan panitia C, terkait pencabutan izin HGU PT Tegas Nusantara. Namun, hingga saat ini surat tersebut belum ditanggapi oleh BPN Aceh.

"Bupati sudah menyuratu kementerian terkait hasil Pembinaan dan Pengawasan HGU dan Izin Usaha Perkebunan. Dalam surat itu juga mencantumkan beberapa permasalahan HGU Perkebunan kelapa sawit di Aceh Timur. tetapi hingga saat ini belum ada respon dan tanggapan, pihak kami juga sudah menyurati BPN Aceh, tapi juga tidak ada tanggapan," ujar Mustakirun

Sementara itu, Imum Mukim Berlian mengungkapakan, Hak Guna Usaha Ini harus segera dicabut. Pasalnya, sejumlah lahan perkebunan masyarakat, dan lahan masjid milik warga setempat juga ikut dirampas oleh PT Tegas Nusantara.

“Izin ini harus segera dicabut, kerena izin ini bukan hanya mengambil lahan perkebunan warga dikemukima kami, perusahan ini juga sudah mengmbil lahan perumahan bahkan mesjid di daerah kami sudah masuk dalam izin perusahaan,” tutup Berlian

Komentar

Loading...