Unduh Aplikasi

Lagi, KPK Tahan Undang Sumantri, PPK Pengadaan Barang/Jasa Kemenag Tahun 2011

Lagi, KPK Tahan Undang Sumantri, PPK Pengadaan Barang/Jasa Kemenag Tahun 2011
Konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Screenshot video YouTube KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Undang Sumantri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Ditjen Pendis Kemenag dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementrian Agama Tahun 2011. 

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri kepada AJNN melalui pesan WhatsApp, Jum'at (4/12/2020) langsung dari Jakarta.

Menurut Ali Fikri, KPK juga telah menetapkan Undang Sumantri sebagai tersangka dalam kasus itu. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka Undang Sumantri selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 di  Rumah tahan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK. 
 
Kasus ini dimulai saat Zulkarnaen Djabar bersama-sama Dendy dan Fahd El Fouz mempengaruhi pejabat di Kementerian Agama untuk memenangkan PT BKM sebagai Pelaksana Proyek Pengadaan Lab Komputer MTs pada Tahun Anggaran 2011. Atas perbuatannya membantu memuluskan pemenangan PT.BKM ketiganya menerima aliran dana terkait proyek.  
 
Setelah ditemukan sejumlah fakta tentang dugaan keterlibatan pihak lain, KPK menurut Ali Fikri, membuka penyelidikan baru. Kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ke penyidikan kasus tersebut. Dalam penyidikan tersebut KPK akhirnya menetapkan Undang Sumantri sebagai tersangka.  
 
Tersangka Undang Sumantri diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
 
Dalam kasus ini terdapat dua dugaan tindak pidana korupsi yaitu pertama untuk pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Madrasah Tsanawiyah serta Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Dimana pada bulan Agustus 2011, Pimpinan Komisi VIII DPR RI bersama Badan Anggaran Komisi VIII DPR RI, menandatangani lembar persetujuan Program dan Kegiatan RAPBNP Kementerian Agama (Kemenag) Tahun Anggaran 2011. 

Dalam lembaran persetujuan itu terdapat alokasi anggaran dengan jumlah total: Rp114 Milyar, yaitu untuk pengadaan  peralatan Laboratorium Komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp40 milyar, pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp23,25 milyar  dan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp50,75 Milyar. 

Tersangka Undang Sumantri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag mendapat arahan agar untuk menentukan pemenang paket-paket pengadaan pada Dirjen Pendis tersebut, sekaligus diberikan ”daftar pemilik pekerjaan”.  

Kemudian pada Oktober 2011, Tersangka Undang Sumantri selaku PPK menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Spesifikasi Teknis Laboratorium Komputer MTs yang diduga diberikan oleh PT. CGM yang ditawarkan paket pekerjaan tersebut.  

Setelah lelang diumumkan, PT CGM menghubungi rekanannya dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang dengan kesepakatan ”biaya peminjaman” perusahaan. Lalu pada bulan November 2011, diduga terjadi pertemuan untuk menentukan pemenang dan segera mengumumkan PT. BKM sebagai pemenang.  

Atas pengumuman tersebut, perusahaan-perusahaan lain yang menjadi peserta lelang tersebut menyampaikan sanggahan. Tersangka Undang Sumantri selaku PPK mengetahui adanya sanggahan tersebut, namun setelah bertemu dengan pihak pemenang lelang, Undang Sumantri langsung menandatangani kontrak bersama PT BKM.

Pada Desember 2011 dilakukan pembayaran atas Peralatan Laboratorium Komputer MTs Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp27,9 Milyar yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya Rp12 Milyar.
 
Sedangkan untuk pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), pada bulan Agustus 2011, pihak Kementerian Agama melalui salah satu pejabatnya menyetujui konsep Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Madrasah yang dipresentasikan oleh PT. TELKOM.  

Selanjutnya, PT TELKOM diminta menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sesuai dengan konsep yang telah dibahas tersebut untuk persiapan lelang. 

Jadi selama bulan Oktober 2011 diduga telah terjadi pertemuan-pertemuan antara beberapa pihak untuk menentukan pemenang dalam Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi MTs dan MA.

Saat pengadaan, diduga terdapat permintaan agar proyek “dijaga” untuk menentukan pemenang lelang. Lalu pada November 2011, Tersangka Undang Sumantri selaku PPK menetapkan dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kedua proyek tersebut.

Nilai HPS diduga disesuaikan dengan nilai penawaran yang sudah dapat memfasilitasi jatah untuk pihak “Senayan” dan pihak Kemenag saat itu. Pada tanggal 17 November 2011 Tim ULP mengumumkan pemenangnya yaitu PT. TELKOM.

Terakhir pada bulan Desember 2011 dilakukan pembayaran total Rp56,6 Milyar untuk kedua proyek tersebut dengan dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp4 Milyar.

Komentar

Loading...