Unduh Aplikasi

Kunjungan Jokowi, Narasi Covid-19, dan “Masker Otak" Publik

Kunjungan Jokowi, Narasi Covid-19, dan “Masker Otak" Publik
Foto: Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Ada sebuah keganjilan yang sedang terjadi dengan sejumlah media di Aceh, dalam kaitannya dengan perang terhadap pandemi Covid-19. Walupun tidak semua, beberapa media di Aceh “mengegap gempitakan” statement presiden Jokowi dalam kunjungan ke Aceh dua hari yang lalu dengan kalimat “kasus corona di Aceh kecil“. Seperti biasa, para “penyembur upahan" segera menyalakan api itu ke berbagai media sosial bahwa kasus Covid-19 di Aceh masih kecil, dengan pesan tersembunyi, belum membahayakan publik.

Berita Jokowi ke Aceh yang ditulis oleh Detik memberikan sejumlah pesan yang berimbang. Sebagai kepala negara tentu saja Presiden harus membesarkan hati anak buahnya agar tidak patah semangat, dengan menyatakan istilah “kecil”. Namun, pada saat yang sama ia juga menegaskan bahwa penanganan Covid-19 di Aceh harus dilandaskan dengan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab.

Penulisan dengan berbagai “penekanan” oleh presiden, memberikan peluang kepada media untuk memilih dan memilah, kadang dengan mengenyampingkan nasib publik yang tengah “menyabung nyawa” dengan pandemi yang mematikan ini. Media mempunyai peluang untuk “mendikte” publik tentang realitas yang terjadi, baik dengan cara penambahan, pengurangan, dan bahkan pabrikasi.

Politik media dalam era digital ini, apalagi media cetak, yang sedang sekarat diseluruh dunia adalah mencari berbagai cara untuk menyambung kehidupannya akibat gelombang media digital yang sangat besar. Pada tingkat global lihatlah kreativitas The New York Times, the Washington Post dengan berbagai innovasinya, namun tetap terkait dengan ideologi dan nilai yang diperjuangkan.

Lihat pula cara Jack Ma membeli South China Morning Post untuk “mengurus” narasi negara Cina dalam pandangan publik internasional. Koran Inggris terkemuka, the Guardian yang cetak, kemudian online, nampak seperti “mengemis” kepada pembacanya untuk membayar hanya 2,5 dollar perminggu, agar esksitensi the Guardian berlanjut.

Kejadian yang sudah lama dan kini menjadi anyar kembali adalah pergumulan TV AS, terutama CNN vs Fox News dalam membangun “narasi” cara presiden Trump menangani pemerintahan AS, terutama yang menyangkut dengan Covid-19. Di Indonesia, kecuali beberapa yang terlihat netral, terlihat pula bagaimana narasi banyak saluran TV yang dimiliki oleh oligarkhi berupaya “mendikte “ tema pikiran publik setiap hari.

Pertanyaannya apakah itu sesuatu yang haram dalam sebuah tatanan masyarakat demokratis. Jawaban normalnya adalah “halal”, karena media hanya memberi alternatif kepada publik untuk berpikir. Terserah publik untuk “membeli" atau tidak komoditas berita itu Jawaban moralnya terserah kita, karena semua orang punya “taqlid” sendiri dalam melihat berbagai realitas. Bagi yang sangat “moralis” itu adalah sesuatu yang tidak hanya “haram”, terapi juga sesuatu yang nista, Sebaliknya bagi sebagian lainnya itu urusan masing-masing, mau neraka , silakan, mau surga alhamdulillah.

Bagi yang berkepentingan, apalagi bagi kekuasaan, narasi adalah makhluk yang sangat dicintai sekaligus sangat ditakuti. Oleh karena itu ketika Machievelli dalam nasehatnya kepada penguasa selalu menganjurkan dua cara sekaligus dalam merawat kekuasaan, cara malaikat dan cara “non malaikat”. Dan cara itu pula yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dan kekuasaan dalam mengurus media.

Dalam konteks narasi, tidak perlu disebutkan ketika cara malaikat yang dipergunakan dengan memberikan informasi yang tepat, benar, dan sekaligus mencerahkan. Ketika dipakai cara yang “non malaikat” bermacam cara digunakan, mulai dengan cara “transaksional “ sampai dengan , kalau perlu tulisan, bahkan medianya pun diretas.

Kenapa narasi menjadi sangat penting?, apalagi dalam zaman digital ini?
Narasi itu sesuai dengan kata latinnya “narre” mempunyai makna “memberi atau membuat tahu”. Ini artinya narasi adalah sebuah kegiatan atau upaya yang dilakukan secara sengaja untuk memberi tahu sebuah peristiwa kepada publik.

Sekalipun narasi adalah representasi dari peristiwa-peristiwa atau rangkaian dari peristiwa- peristiwa, dalam penampilannya selalu berhubungan dengan “cerita” dan alur cerita atau “plot”. Ketika peristiwa yang tampil atau ditampilkan didasari pada keutuhan, tanpa ada gangguan maka narasi tampil apa adanya sebagai teks sebagai peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir.

Di lain pihak adalah peristiwa yang secara eksplisit ditampilkan dalam suatu teks yang tidak lagi utuh, dan urutan kejadian atau topik bisa dibolak-balik, maka narasi menjadi sebuah plot. Ini adalah permainan canggih dimana sebuah realitas kecil dapat di dijadikan sebuah hyper realitas, atau konstruksi teks yang dibuat tidaklah menggambarkan sebuah cermin realitas yang sebenarnya.

Konotasi statemen presiden Jokowi yang menyebut “kecil” kejadian Covid-19 mempunyai pesan narasi yang hendak ditonjolkan kepada publik adalah, presiden saja masih menganggap oke penanganan Covid-19 Aceh seperti yang sudah berlangsung selama ini. Padahal ada narasi lanjutan yang disebut presiden paling dasyhat yang ditulis oleh media Detik, tentang perlunya “prinsip-prinsip” ilmu pengetahuan yang dalam kenyataannya telah diabaikan selama berbulan-bulan dalam penganan Covid-19 di Aceh.

Sosiolog kondang Frankfurt School, Theodore Adorno (1992) mengingatkan ketika media menampilkan realitas yang seolah “realistik” karena telah diracik dengan estetika tata bahasa yang elegan dan terus menerus direproduksi secara berkelanjutan, maka yang ditampilkan itu bukan lagi realitas orisinal, melainkan “realitas semu".

Contoh konkrit bahayanya “realitas semu" adalah ketika Aceh mendapat pujian dua kali berturut-turut secara nasional dalam penanganan Covid-19 karena angka infeksi yang rendah. Pujian itu seolah dialamatkan kepada cara pengananan yang sistematis dari otoritas, dan kepatuhan publik Aceh yang luar biasa terhadap protokol Covid-19.

Banyak pihak yang terkesima, dan bahkan sebagian media lokal yang karena kenaifannya dan ketidaktahuannya tentang Covid-19 telah terperangkap dalam sebuah “realitas semu". Secara sengaja atau tidak sebagian media telah menjelma menjadi pencipta dan kemudian penyembur “realitas semu" kepada publik sebagai sebuah prestasi yang luar biasa.

Publik baru shock ketika kasus ke 100, bertambah menjadi 200, dan kemudian bergulir menjadi lebih 1.000, dan akan terus bergulir sampai waktu yang kita tidak tahu kapan akan berhenti. Pertambahan kasus positif yang terjadi sesungguhnya tidak lepas dari “dosa media”, yang cenderung tidak mengingatkan otoritas, bahkan sebagiannya menjadi instrumen ampuh yang bekerja secara sadar atau tak sadar untuk terus menerus mereproduksi “realitas semu” penanganan Covid-19 di Aceh.

Tidak dapat dipungkiri narasi dalam kenyataannya adalah politik, karena narasi berperan dalam menyatakan benar atau salah berbagai rangkaian peristiwa. Peran penting narasi tidak berhenti pada benar atau salah, terapi juga berurusan dengan boleh atau tak boleh, gagal atau berhasil.

Menariknya narasi tidak hanya berurusan dengan peristiwa, dan nilai-nilai, tetapi ia juga berurusan dengan karakter dan individu. Oleh karena itu ketika ada hasil polling tertentu, terhadap kebijakan tertentu, narasinya mungkin saja sebagai sebuah realitas yang orisinal, namun tidak tertutup pula sebagai tampilan “realitas semu” yang memperdayakan publik.

Pekerjaan besar kelompok kepentingan dan juga kekuasaan adalah membuat sebuah realitas dalam bentuk aslinya yang linear, tetapi kemudian dipotong, diolah, dan dipilih kedalam berbagai segmen, untuk kemudian disusun ulang kedalam berbagai ketegori yang selanjutnya direproduksi oleh media menjadi sajian penting, sangat penting, dan tidak penting.

Narasi bagi kelompok kepentingan dan kekuasaan memberikan konsekuensi sebagai sebuah “perjuangan suci” teks, baik yang dikomunikasikan secara verbal ataupun yang ditulis oleh media. Hal itu diperlukan untuk memastikan apapun yang dilakukan akan diterima oleh publik, dan memastikan pula berbagai narasi tandingan lain ditolak sama sekali. Upaya minimal berbagai narasi alternatif paling kurang ditunda sementara untuk tidak mampu menembus ruang publik.

Dalam konteks narasi Covid-19 di Aceh di hari-hari mendatang, kita semua harus sadar, apapun yang dikemukakan oleh otoritas dapat dianggap sebagai sebuah upaya tulus untuk menyelesaikan penanganan pandemi di Aceh secara baik. Namun, setulus apapun yang diniatkan, sejauh tidak menganut prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, maka narasi itu mempunyai makna yang lain. Dan ini adalah salah satu narasi pesan petinggi Republik kepada pemegang mandat rakyat di Aceh.

Sudah saatnya pemerintah Aceh mengumumkan kepada publik nama-nama para ilmuwan baik “domestik” maupun “impor” yang mendampingi pemerintah dalam mengatasi krisis ini. Ini adalah ukuran pertama tentang kesungguhan yang dilakukan, terlepas dari narasi apapun yang akan dipertontonkan. Publik tidak peduli dengan “keuntungan” atau “kerugian” politik yang akan dituai oleh pejabat publik sejauh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Covid-19 tidak hanya perkara besar, tetapi perkara terbesar Aceh, setelah konflik dan tsunami. Ketika prinsip-prinsip ilmu pengetahuan tidak dinyatakan secara eksplisit oleh pemegang mandat rakyat, maka rakyat Aceh akan mempunyai dua masker dalam kehidupan kesehariannya dalam berperang dengan Covid-19.

Masker pertama adalah masker hidung dan mulut berikut dengan berbagai protokol Covid-19 seperti yang dianjurkan oleh Kementrian kesehatan untuk melindungi individu dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Saat ini walaupun hal itu sudah menjadi kewajiban seperti yang termaktub dalam instruksi presiden, sebagian publik masih saja tidak peduli, dan inilah yang sudah sangat mendesak dilakukan oleh otoritas pada berbagai tingkatan.

Masker kedua adalah narasi penanganan Covid-19 hari ini yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan sebagai sebuah kebijakan yang dianggap benar dan dapat dilanjutkan, sekalipun telah diperingatkan oleh Presiden. Ada “dua front” perjuangan otoritas ketika hal itu ditempuh, mengurus penanganan Covid-19 dengan cara-cara selama ini, dan membendung “otak publik” untuk disusupi oleh “virus narasi tandingan” yang sebagiannya telah dimulai oleh mahasiswa.

Dengan “bantuan” sadar tau tak sadar sejumlah media, keberhasilan otoritas selama ini telah mampu membuat publik menerima narasi penanganan Covid-19 Aceh menjadi narasi publik. Apakah ini prestasi atau prestise “semu” biarlah sejarah yang akan menentukan.

Untuk melanggengkan narasi yang telah berjalan ada sebuah pekerjaan besar, namun sangat tidak mulia untuk dilakukan. Pekerjaan itu adalah memperkuat narasi yang telah ada dengan membuat “masker otak” agar publik tidak disusupi oleh narasi-narasi alternatif yang lebih menjanjikan dan terbukti telah berhasil dilakukan.

Kalau praktek dan narasi selama ini terjadi dan terus berlanjut, rakyat Aceh akan membayar dengan harga yang sangat mahal, korban manusia yang kita belum tahu jumlahnya. Sayangnya “masker otak” tidak nyata, bukan fisik, tetapi abstrak, bahkan sangat abstrak.

Namun se abstrak apapun “masker otak” itu, para milenial, para mahasiswa dan generasi muda Aceh yang literasi pengetahuan dan digitalnya sudah cukup, lambat atau cepat akan mencium dan merasa masker berbahaya itu.

Penulis Adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...