Unduh Aplikasi

FKUB: Aceh Selalu Rukun, Pihak Luar Jangan Provokasi Masyarakat

FKUB: Aceh Selalu Rukun, Pihak Luar Jangan Provokasi Masyarakat
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh menegaskan bahwa kehidupan antar umat beragama di Aceh selalu hidup berdampingan dan harmonis. Karena itu, jangan ada yang memprovokasi masyarakat. 

Ketua FKUB Aceh, Nasir Zalba mengatakan, hubungan masyarakat agama dan golongan di Aceh berjalan cukup harmonis, tanpa adanya kriminalisasi dan provokasi dari warga mayoritas terhadap terhadap warga minoritas di Aceh.

Nasir mengingatkan, setiap daerah memiliki aturan adat, budaya, dan keistimewaannya masing-masing. Sama halnya dengan yang berlaku di provinsi yang berjuluk serambi makkah ini, warga mayoritas cukup menghormati dan menghargai kaum minoritas, begitu juga sebaliknya.

Karena itu, Nasir meminta pihak luar Aceh yang sama sekali tidak memahami tentang Aceh jangan mencoba untuk mengusik ketenangan serta keharmonisan kehidupan masyarakat selama ini.

“Jangan buat kami ricuh, jangan mencoba memprovokasi keharmonisan masyarakat. Aceh ini biar diurus oleh orang Aceh, Pemerintah Aceh," kata Nasir Zalba kepada wartawan saat jumpa pers, Senin (28/9). 

Nasir juga menegaskan, tidak ada diskriminasi apapun di Aceh, justru tingkat toleransi masyarakat Aceh sangat tinggi.

Terkait isu miring yang mulai disebarkan pihak luar saat ini tentang adanya kekisruhan antar umat beragama di Aceh Singkil, Nasir menegaskan tidak diskriminasi di sana, masyarakat di Aceh Singkil sangat toleran, seperti saat perayaan natal, tahun baru atau ritual keagamaan lainnya tidak pernah terganggu. 

"Seperti halnya menyangkut tentang tempat ibadah, saat ini Pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah Aceh Singkil sedang membahas satu solusi terkait tempat ibadah serta aturan-aturannya,” ujar mantan Kepala Kesbangpol Aceh itu. 

Ia juga menegaskan, konflik yang pernah terjadi di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil pada 2015 lalu itu sudah tertangani, dan telah selesai, setelah itu tidak ada lagi peristiwa yang lain. 

“Pihak luar yang menyebarkan isu miring tentang kerukunan umat bergama di Aceh tidak perlu mengurus Aceh. Kita ada UUPA dan turunannya melalui Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah,” pungkas Nasir.

Komentar

Loading...