Unduh Aplikasi

Kuasa Hukum Tgk Janggot: Pernyataan Dirreskrimum Polda Aceh Keliru

Kuasa Hukum Tgk Janggot: Pernyataan Dirreskrimum Polda Aceh Keliru
Zulkifli dari Kantor Hukum ARZ & Rekan yang merupakan pengacara Zahidin Alias Tgk Janggot saat berada di Biro wassidik Bareskrim Mabes Polri. Foto: untuk AJNN

BANDA ACEH - Kuasa hukum Zahidin alias Teungku Janggot, Zulkifli menilai pernyataan Dirreskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Sony Sonjaya, sangat keliru dan tendensius dan mencederai rasa keadilan.

Menurutnya pernyataan Kombes Pol Sony Sonjaya dalam kasus Tgk Janggot harus ada luka, artinya kalau orang dibogem (dipukul) tidak terpenuhi pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo 170 KUHP.

Zulkifli juga mengungkapkan kalau pernyataan tersebut juga sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dimana tidak boleh lagi hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 

"Makanya kami meminta Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Dirreskrimum Polda Aceh, Subdit I Kamneg dan Penyidik Subdit I Kamneg Polda Aceh," tegas Zulkfili.

Ia mengungkapkan berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: BL/29/II/2020/ACEH/RES ABAR/SPKT, tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan di Meulaboh, secara singkat menjelaskan bahwa pada Selasa, 18 Februari 2020, sekitar pukul 18.00 WIB, pelapor bersama saksi Safrizal dan T Abdul Azis menemui terlapor (Ramli MS) untuk menangih hutang sebanyak Rp 279 juta.

Saat Tgk Janggot dan saksi bertemu Ramli (terlapor), terjadi adu argumen, dan Ramli diduga memukul Tgk Janggot dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan, lalu salah seorang rekan terlapor melempar kursi besi kearah pelapor hingga mengenai rusuk sebelah kiri.

"Akibat kejadian tersebut Tgk Janggot mengalami luka memar di pipi bagian kiri dan luka memar dibagian rusuk sebelah kiri," ungkap Zulkifli.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 7 Desember 2020, menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ramli MS sebagai saksi, SP2HP tersebut diteken oleh Kombes Pol Sony Sonjaya.

Kemudian berdasarkan SP2HP tanggal 22 Desember 2020, disebutkan telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor Ramli MS sebagai saksi, SP2HP kedua itu juga diteken oleh Kombes Pol Sony Sonjaya.

Berdasarkan dua SP2HP tersebut yang dikeluarkan oleh Direskrimum Polda Aceh, dimana terlapor adalah Ramli MS, sehingga apa yang disampaikan oleh Sony Sonjaya sangatlah keliru, sebab SP2HP tersebut diteken olehnya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam putusan perkara Nomor Register 50/PID.SUS/2020/PN.Mbo halaman 29 sampai dengan halaman 31 dengan jelas disebutkan bahwa terlapor dan/atau Ramli MS yang melakukan penganiayaan terhadap pelapor.

Kemudian, bukti Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Iskandar Muda Nagan Raya, terkait penganiayaan dengan cara menggepal tangan dan memukul kliennya yang diduga dilakukan oleh Ramli MS, yang menyebabkan memar, lembam dan tidak terlihat adanya luka.

Baca: Tiga Saksi Kasus Penganiayaan Tgk Janggot Cabut Keterangan  

Ia juga menjelaskan dalam praktiknya, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Untuk diketahui bahwa luka memar dengan luka yang mengakibatkan warna biru pada kulit bukanlah dua luka yang berbeda. 

"Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/PID.B/2013/PN-BNA," ujar Zulkifli.

Terkait dengan pernyataan Direskrimum yang mengatakan video belum (bisa) dijadikan alat bukti, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Aceh, tanggal 30 Desember 2020. 

"Namun pada tanggal 29 Januari 2021, menyatakan video belum dijadikan alat bukti, kami menilai sangatlah kontradiktif penyataannya," ujar Zulkifli.

Selanjutnya, masalah barang bukti, Zulkifli menegaskan tidak pernah menyerahkan barang bukti seperti yang disampaikan Dirreskrimum Polda Aceh. 

"Kami menilai pernyataan Dirreskrimum Polda Aceh salah alamat dengan tidak menjelaskan siapa orangnya dan/atau penasehat hukum atas nama siapa, pernyataan tersebut sangatlah keliru dan sesat," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 216 KUHP, Direskrimum Polda Aceh seharusnya bisa menggunakan pasal tersebut untuk dapat memintai keterangan seseorang yang mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi pernyataannya malah bukan demikian.

"Masalah adanya tiga saksi yang telah mencabut keteranganya, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan surat yang dikirim ke Kapolda Aceh, tanggal 26 Juni 2020, kami menduga surat tersebut sengaja dibuat sebagai upaya terlapor untuk mempengaruhi saksi-saksi fakta yang ada pada saat kejadian," pungkas Zulkifli.

Komentar

Loading...