Unduh Aplikasi

Kuasa Hukum Sebut Jaksa Rekayasa Kasus Damkar

Kuasa Hukum Sebut Jaksa Rekayasa Kasus Damkar
Sidang kasus damkar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Foto: Arman Konadi

BANDA ACEH - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern kota Banda Aceh dengan pagu Rp 17,5 miliar, Rabu (18/10). Dipersidangan kuasa hukum Siti Maryami menilai jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri Banda Aceh merekayasa kasus yang dinilai merugikan negara Rp 4,7 miliar.

"Terima kasih kepada jaksa yang bersusah payah membuat skenario cerita yang begitu indah dalam dakwaannya, sehingga terdakwa harus dihadapkan pada persidangan. Begitu pun akhirnya kami menemukan fakta-fakta berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan jaksa," kata Haspan Yusuf Ritongan, kuasa hukum Siti, dari Kantor Hukum Ritongan, saat membaca nota pembelaannya atas tuntutan jaksa penuntut umum.

Dari pantauan, hal itu disampaikan Haspan setelah mengungkap adannya sejumlah bukti surat yang tidak dicantumkan jaksa dalam tuntutannya. Padahal beberapa bukti surat tersebut dapat meringankan Siti dan telah diperlihatkan serta dibenarkan saksi-saksi selama persidangan berlangsung.

Surat tersebut diantarannya penugasan pokja barang dan jasa unit layanan pengadaan ULP terhadap terdakwa Syahrial, diteken Abdul Haris, Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh. Itu disampaikan Haspan, menjawab dakwaan jaksa, jika Siti mengarahkan stafnya itu, membuat sfesifikasi mobil damkar sesuai spek yang diusung PT Dhezan Karya Perdana, karena memiliki hubungan khusus dengan Ratziati Yusri, selaku komisaris perusahaan tersebut.

Baca: Terdakwa Damkar Minta Dibebaskan dari Tuntutan Jaksa

Pembelaan itu didasari adannya dakwaan jaksa karena adannya rapat resmi lintas dinas di DPKKA yang turut dihadiri Siti Maryami serta Kasubbag program Badan Penanggulangan Bencana Aceh, dan Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh, Rizal Abdillah. Dalam rapat yang turut dihadiri Syahrial itu, Siti didakwa mengarahkan agar Syahrial menyusun spek dan HPS, sesuai yang diajukan PT Dhezan.

"Syahrial belum berstatus sebagai ketua pokja pengadaan mobil pemadam kebakaran melainkan staf Siti yang diminta hadir karena berpengalaman dalam pengadaan mobil pemadam dan memiliki sertifikat dasar dari LKPP," kata Haspan.

Haspan juga tidak sependapat dengan dakwaan jaksa yang menyebut diawal perencanaan pengadaannya, mobil damkar modern berspesifikasi mobil damkar modern buil up standar eropa. Diawal perencanaan hanya disebut pagu anggaran bagi pengadaan mobil yakni sebesar Rp 17.5 miliar dan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Adapun surat lainnya yang tidak dilampirkan jaksa menurut Haspan yakni surat kepala pelaksana BPBA perihal usulan spesifikasi mobil tangga dan lampirannya yang diteken Rizal Aswandi selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh kepada Kepala DPKA dan PPTK Pengadaan Kenderaan.

"Surat ini memperlihatkan bahwa ternyata spesifikasi mobil tangga yang diusulkan oleh BPBA sama sekali bukan built up standar eropa. Dalam lampiran surat, jelas disebutkan bahwa usulan spek mobil damkar ini bukan built up tapi terdiri 3 (tiga) pembiayaan yakni chasis Rp 1.6 miliar, karoseri Rp 3.7 miliar, dan tangga Rp 12. miliar sehingga total Rp 17.3, miliar. Dengan demikian, uraian dakwaan jaksa bahwa BPBA mengusulkan sfesifikasi teknis mobil Built Up standart eropa ditolak terdakwa (Siti), tidak benar karena merupakan karangan jaksa. Lalu kenapa jaksa tidak melampirkan surat ini sebagai barang bukti padahal dalam dakwaannya ada disebutkan keberadaan surat ini," ujar Haspan.

Menurut Haspan, jaksa sengaja tidak melampirkan surat ini karena khawatir akan melemahkan dakwaannya.

"Surat ini benar-benar telah membongkar skenario rekayasa cerita dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka surat ini sengaja tidak dimasukkan sebagai bukti surat dalam surat tuntutannya. Lalu, mengapa kita harus menggelapkan kenyataan, bukankah semakin kita menggelapkan kenyataan justru akan menerangi kecurangan kita?," baca Haspan.

Untuk itu, tim kuasa hukum dari kantor hukum Ritongan itu, meminta majelis hakim yang diketuai T Syarafi dibantu anggota, Faisal Mahdi dan Mardefni, agar memutus menyatakan Siti tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa. Hakim juga diminta memerintahkan agar Siti dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan nama baik serta kedudukannya.

"Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sangat dinantikan, dikeluarkan karena terdakwa memiliki tanggung jawab mengurus ibunya yang sudah tua dan kakaknya yang kurang sehat mental yang hidup dan tinggal bersama terdakwa. Selama mengabdi sebagai PNS 32 tahun, terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak lazim dan masih dibutuhkan dalam pekerjaannya," ujar Haspan.

Seperti diberitakan empat terdakwa kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran modern kota Banda Aceh dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam sidang dipengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (9/10) lalu. Keempatnya yakni Siti Maryami Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga Sekretaris Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA). Selanjutnya Syahrial selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, serta Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi, selaku Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana rekanan yang memenangkan tender mobil itu.

Selain hukuman delapan tahun penjara, keempatnya diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Adapun untuk terdakwa Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi, jaksa menambah hukuman dengan menuntut keduannya membayar uang pengganti (UP) Rp 4,7 miliar dan menggantinnya dengan pidana kurungan empat tahun jika tak mampu membayar.

Usai pembacaan pledio, majelis hakim akhirnya menunda sidang hingga 19 Oktober dengan agenda replik atau jawaban jaksa atas nota pembelaan terdakwa.

Komentar

Loading...