Unduh Aplikasi

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Kuasa Hukum Pemerintah Aceh: Pemberhentian Sayed Fadhil Sudah Sesuai Kewenangan

Kuasa Hukum Pemerintah Aceh: Pemberhentian Sayed Fadhil Sudah Sesuai Kewenangan
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Perjuangan Sayid Fadhil akhirnya harus pupus di Mahkamah Agung. Pasalnya MA memutuskan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.

Diketahui sebelumnya, Sayid Fadhil menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh terkait pemberhentian dirinya dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Gugatan Sayid Fadhil dimentahkan olah majelis hakim. Tak sampai disitu, Sayid Fadhil kemudian melakukan banding ke PTTUN Medan, Sumatera Utara.

Gugatan itu ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Wali Kota Sabang serta Bupati Aceh Besar, masing-masing sebagai anggota DKS.

Perjuangan Sayid Fadhil di Medan membuahkan hasil, dimana PTTUN Medan, mengabulkan permintaan banding Sayid Fadhil.

Majelis menerima seluruh gugatan penggugat Sayid Fadhil dan menolak seluruh eksepsi tergugat dari Dewan Kawasan Sabang (DKS).

Baca: Menang di PTTUN Medan, Sayid Fadhil Kalah di MA

Dalam dalam Putusan PTTUN Medan itu diminta untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan DKS tentang pemberhentian Sayid Fadhil selaku Kepala BPKS.

Sementara itu, Koordinator Kuasa Hukum Pemerintah Aceh Mohd Jully Fuady menjelaskan dengan putusan ini, polemik hukum terkait dengan kewenangan Plt Gubernur Aceh sudah clear.

"Bahwa surat keputusan pemberhentian Sayed Fadhil sudah sesuai kewenangan, prosedural, substansial dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, putusan ini sudah berkekuatan hukum yang tetap," kata Mohd. Jully Fuady.

Banner Kerja Sama Aceh Hebat

Komentar

Loading...