Unduh Aplikasi

KASUS 24 KG SABU-SABU

Kuasa Hukum Minta Salah Seorang Terdakwa Dibebaskan

Kuasa Hukum Minta Salah Seorang Terdakwa Dibebaskan
BNN Pusat menyerahkan tiga tersangka kasus 24 Kg sabu ke Kejari Pidie Jaya.Foto: For AJNN

PIDIE JAYA - Tim kuasa hukum terdakwa 24 kilogram sabu-sabu meminta salah seorang terdakwa dibebaskan dari semua semua tuntutan.

Seperti diketahui, kasus 24 kg sabu-sabu itu ditangkap oleh BNN Pusat yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pidie Jaya. Tiga terdakwa itu adalah, Ridwan (R), M Yunus (Y) dan Ali Sadikin (AS). Meski ketiganya dituntut dalam berkas terpisah, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pidie Jaya menu tuntut ketiganya dengan tuntutan hukuman mati.

Baca: Tiga Terdakwa Kasus 24 Kg Sabu-sabu di Pijay Dituntut Hukuman Mati

Salah seorang Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Muzakar kepada wartawan, Selasa (23/6) mengatakan, tuntutan JPU telah djawab dalam sidang pledoi pekan lalu.

Muzakar meminta terdakwa atas nama Ridwan agar dibebaskan dari segala tuntutan, sebab kata dia, menurut fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa Ridwan tidak terbukti. Dalam persidangan Ridwan disebutkan mengirim nomor kontak kurir kepada Yunus. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan.

“Menurut kami R (Ridwan) tidak terbukti dalam persidangan. Ada beberapa hal seperti pengiriman nomor kurir dari Ridwan kepada Yunus tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Makanya kita ajukan R bebas," kata Muzakar.

Dijelaskan, penangkapan R oleh BNN pada Oktober 2019 lalu merupakan pengembangan berdasarkan pengakuan Yunus, Yunus mengaku barang haram tersebut milik Ridwan.

"Pengakuan Y sabu itu milik Ridwan, kemudian kata Y, R ada mengirim nomor kurir kepada Y. Ternyata dalam persidangan itu tidak dapat dibuktikan ada pengiriman nomor dari R kepada Y," jelasnya.

Selain pledoi untuk membebaskan Ridwan. Terhadap terdakwa lainnya meski sependapat dengan JPU yang menyatakan dua terdakwa lainnya terbukti bersalah dalam kasus 24 kg sabu itu. Namun Muzakar tidak sependapat dengan tuntutan hukuman mati. Sebab menurutnya, hukuman mati adalah hak Sang Pencipta yang menentukan.

“Kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman mati, karena menurut kami hukuman mati itu melanggar HAM, berbicara hukuman mati adalah hak Tuhan, bukan hak kita manusia,” pungkasnya.

Sementara itu, Kajari Pidie Jaya Mukhzan melalui Kasi Pidum Aulia menjelaskan, replik terhadap pledoi terdakwa telah dibacakan dalam persidangan kemarin. Katanya, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan keterlibatan terdakwa.

“JPU menuntut sesuai dengan keterlibatan terdakwa. Kemarin replik baru dibacakan terhadap dua terdakwa, yaitu Y dan AS. Sementara replik R akan dibacakan besok, karena kemarin Ridwan tidak dapat dihadirkan karena dia sakit,” sebut Aulia.

Terkait R atau Ridwan, jika menurut PH yang menganggap R tidak terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut, hanya sebatas pada pembuktian nomor kurir, lanjut Aulia, fakta-fakta persidangan tidak semata-mata dilihat secara parsial atau sepotong-potong.

“Fakta di persidangan tidak bisa dilihat secara parsial. Kalau penasehat hukum berpendapat seperti itu terserah, ya kalau menurut kami penuntut umum kan bukan hanya itu saja, ada berdasarkan keterangan Yunus, berdasarkan bukti-bukti lain, dan jelas keterlibatnya," jelas Aulia.

Aulia menambahkan, salah satu keterlibat terdakwa R jelas dapat dibuktikan dengan berupa slip rekening koran atau bukti transfer uang dari terdakwa asal Aceh Utara itu ke rekening yang dipegang oleh AS sebesar Rp 340 juta.

“Jadi alur ceritanya, AS kirim ke Y nomor rekening, Y kemudian teruskan ke R, selanjutnya R mengirim uang ke nomor yang dikirim Y sebesar Rp 340 juta," jelasnya lagi.

“Untuk sidang replik terhadap pledoi terdakwa R akan dibacakan dalam sidang besok,” tutup Aulia.

 

Komentar

Loading...