Unduh Aplikasi

Kuasa Hukum: Furqansyah Tidak Harus Dicopot dari Direktur RSUDCND Meulaboh

Kuasa Hukum: Furqansyah Tidak Harus Dicopot dari Direktur RSUDCND Meulaboh
RSUD CND Meulaboh. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Agus Herliza, pengacara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUDCND) Meulaboh, Furqansyah, menanggapi pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Syamsi Barmi, yang meminta agar bupati setempat segera mencopot Furqansyah dari Direktur RSUDCND Meulaboh.

Menurut Agus Herliza, permintaan pencopotan kliennya sebagai direktur rumah sakit, bukan suatu keharusan jika merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikatakannya, berdasarkan aturan yang mengatur tentang PNS tersebut, pemecatan atau pencopotan terhadap seorang PNS yang dihukum pidana apabila masa hukumannya lima tahun penjara dan menjalani masa kurungan, atau pun melakukan tindak pidana korupsi.

"Berbeda tentunya dengan klien kami, beliau kan tidak menjalaninya dan hanya dihukum percobaan sehingga tidak menjalani kurungan. Mungkin jika beliau menjalani kurungan itu baru dapat diberhentikan dari jabatannya. Begitu juga dengan denda Rp 1 miliar itu jika klien saya telah menjalani kurungan sesuai dengan percobaan yang dibacakan," kata Agus Herliza.

Dikatakan Agus, dalam putusan tersebut kliennya itu hanya menjalani hukuman percobaan meski dalam amar putusan itu menyebutkan dihukum tiga bulan penjara, akan tetapi kurungan itu tidak berlaku kecuali Furqansyah melakukan kesalahan dan dibuktikan dengan putusan atas kesalahan lainnya.

Baca: Divonis Bersalah, Ketua DPRK Minta Bupati Copot Direktur RSUDCND Meulaboh

"Jika dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh klien kami tersebut sebenarnya dalam dakwaan tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan, selain dari pelanggaran adminitrasi," jelasnya.

Dikatakannya, jika dirujuk dari kesalahan tersebut dalam pembelaan yang dilakukan pihaknya terhadap kliennya tersebut, maka disebut dengan onslagh, dimana kesalahan tersebut benar adanya, namun tidak masuk dalam perkara pidana.

"Jadi ini kalau menurut kami seperti dalam pembelaan ini kami sebut onslag dimana perbuatan itu ada, tapi tidak masuk dalam perkara pidana karena ini merupakan kesalahan administrasi," ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, permintaan Ketua DPRK tersebut dianggap hal yang wajar. Namun terkait dengan dicopot atau tidak itu merupakan kewenangan dari Bupati Aceh Barat selaku pimpinan daerah.

Agus menilai, selama kliennya tersebut tidak menjalani masa hukuman kurungan, maka tidak ada pengaruh terhadap pengelolaan rumah sakit tersebut. Pasalnya Furqansyah dinilainya masih dapat menjalankan tugas sebagaimana diamanakahkan.

"Untuk masalah banding atau tidak, kami masih pikir-pikir dan baru dapat memberi jawaban pada Rabu ini," jelasnya.

Komentar

Loading...