Unduh Aplikasi

KUA-PPAS Terlambat Diserahkan, Pengesahan RAPBK Pidie Terancam Molor Lagi

KUA-PPAS Terlambat Diserahkan, Pengesahan RAPBK Pidie Terancam Molor Lagi
Pembukaan rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS Pidie tahun anggaran 2021 dalam ruang rapat paripurna DPRK setempat

PIDIE-Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas dan Pltafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2021 kembali  terlambat. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRK) setempat telah berulangkali mengingatkan pemerintah setempat supaya dapat mempedomani jadwal dan tahapan proses penyusunan APBK sesuai aturan.

“Keterlambatan pemerintah setempat dalam mengajukan proses pembahasan anggaran sudah menjadi tradisi. Dan ini keterlambatan terus terjadi secara berulang-ulang dari tahun ke ketahun tanpa ada solusi untuk mengatasinya,” kata Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail pada acara pembukaan rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS Pidie tahun anggaran 2021 dalam ruang rapat paripurna, Rabu (25/11).

Pemerintah Kabupaten Pidie baru mengajukan rancangan KUA-PPAS secara administrasi kepada dewan untuk dibahas bersama pada 06 November, bila mempedomani aturan secara hitungan tidak lebih dari 16 hari kerja ke depan, di mana dewan bersama ekskutif telah harus menyutujui rancangan qanun tentang APBK tahun anggaran 2021.

“Hari ini kita masih baru memulai pembahasan. Artinya penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada dewan terlambat lebih kurang empat bulan dari jadwal yang seharusnya pada Minggu kedua bulan Juli,” ujarnya.

Imbas dari keterlambatan pengajuan rancangan KUA-PPAS, Kabupaten Pidie terancam akan dikenakan sanksi administrasi seperti tidak memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) yang diketahui sudah empat tahun terjadi. Kemudian sanksi penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

“Ini juga akan berimbas keterlambatan proses pembangunan kedepan  hingga realisasi anggaran akan bermasalah,” cetus Mahfud.

Komentar

Loading...