Unduh Aplikasi

KUA, Kue dan Ku’eh

KUA, Kue dan Ku’eh
ilustrasi

HINGGA saat ini belum ada juga tanda-tanda Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2018 disahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdalih. Mereka belum menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara dari Pemerintah Aceh. KUA-PPAS harus disusun berdasarkan visi dan misi gubernur terpilih.

Padahal untuk membahas RAPBA, terlebih dahulu pihak DPR Aceh dan Pemerintah Aceh menandatangani nota kesepakatan tentang KUA-PPA. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan.

Sepenting apa, sih, KUA sehingga begitu pentingnya? Secara umum KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaianya.

Lalu publik pun jadi bertanya-tanya, sesungguhnya apa yang menjadi penyebab paling mendasar yang mengakibatkan belum tercapainya “kesepakatan” tentang KUA? Apakah adanya perbedaan mendasar terkait kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta kondisi makro ekonomi dan asumsi-asumsi yang digunakan oleh Pemerintah Aceh dengan standar yang digunakan oleh DPRA?

Seharusnya jika ada perbedaan, maka hal itu harus dibahas bersama-sama agar mencapai titik “kesepakatan”. Atau jangan-jangan, kesepakatan belum dicapai bukan karena hal yang substansi terkait KUA, tapi ini semata-mata masalah “kue”?

Jika ini urusan bagi-bagi “kue” yang jadi persoalan keduanya. Ini pun sebenarnya sudah selesai. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bila setiap tahun pembahasan APBA selalu telat semata-mata karena “kue” aspirasi yang kerap jadi persoalan pokok di parlemen.

Tapi jika dirunut, ini juga bukan masalah. Bahkan Gubernur Aceh secara gamblang dan terang memberikan lampu hijau kepada parlemen dan menetapkan “kue” sebesar Rp 20 miliar kepada masing-masing anggota dewan.

Jadi, jika itu permasalahannya, DPR Aceh tak perlu lagi menunda-nunda pembahasan. Toh mereka juga sudah kecipratan. Tapi faktanya; sampai saat ini DPR Aceh bergeming.

Jelas ini juga bukan semata-mata urusan KUA dan “kue”. Ini terkait erat dengan karakter yang bersemayam dalam diri manusia; ku’eh.

Nah, kalau masuk wilayah ini, rasa-rasanya akan sulit memastikan waktu pengesahan APBA 2018 disahkan. Karena tak ada rumusan yang bisa digunakan saat memasuki wilayah “ego personal”. Bagi mereka, ini hanya permainan. Tapi yang jelas, elit Aceh sedang mempermainkan nasib jutaan rakyat Aceh yang tergantung pada APBA.

Komentar

Loading...