Unduh Aplikasi

Kronologi Perhitungan Kerugian Negara Bimtek Aceh Barat 2019 oleh BPKP Aceh

Kronologi Perhitungan Kerugian Negara Bimtek Aceh Barat 2019 oleh BPKP Aceh
Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa (DD) di Aceh Barat untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilangsungkan di Batam, dimana kasus ini mencuat setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Meuligoe, Meulaboh, Aceh Barat.

Dari materi yang disampaikan oleh  pihak BPKP Perwakilan Aceh dalam konferensi pers terkait reviu Kinerja Ekonomi Semester I tahun 2021 di gedung departemen keuangan perwakilan Aceh, Senin (19/7) disebutkan bahwa hasil pemeriksaan PKKN kasus Dana Desa untuk Bimtek tersebut Rp1,9 Miliar.

Untuk mendapatkan informasi detil terkait proses PKKN tersebut, AJNN mengkonfirmasi hal terkait kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya. Menurut Indra, PKKN atas dugaan TPK penggunaan DD untuk kegiatan Bimtek Aceh Barat tahun 2019, hasilnya sudah disampaikan pada awal bulan Januari 2020 lalu.

Indra menjelaskan bahwa audit PKKN terhadap kegiatan Bimtek tersebut dilakukan atas permintaan Perhitungan kerugian negara oleh Kapolres Aceh Barat tanggal 23 Juli 2019.

Baca: Kerugian Negara Bimtek Aceh Barat Tahun 2019 Rp1,9 Miliar

Indra juga mengungkapkan bahwa biaya yang dibebankan kepada masing-masing peserta yang mengikuti  kegiatan yang merupakan inisiatif lembaga SIAP bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat tersebut berjumlah Rp10 Juta, dimana setiap desa mengirimkan dua orang aparatur desa yaitu, Kepala Desa (Geuchik) dan Bendahara Desa.

Menurut Indra, ada 331 peserta yang berasal dari 171 Desa (Gampong). Sehingga total uang yang dipungut dari sejumlah Gampong tersebut berjumlah Rp3,1 Miliar.

"Total uang yang  dipungut dari 331 peserta dari 171 desa Rp3,1 Miliar," ungkap Indra Khaira Jaya, Kamis (22/7/2021) di Banda Aceh.

Sedangkan biaya riil kegiatan Bimtek di Batam tersebut kata Indra hanya Rp1,2 Miliar.

"Jadi kerugian keuangan negaranya Rp1,9 Miliar," pungkas Indra.

Dalam berita sebelumnya, tim Auditor dari BPKP telah melakukan audit untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bimbingan Teknis Aparatur Desa di Hotel Meuligoe Aceh Barat.

Informasi ini awalnya ditemukan oleh AJNN dalam dokumen yang diberikan BPKP Perwakilan Aceh. Dalam dokumen tersebut, khususnya pada bagian pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK) disebutkan bahwa hasil pemeriksaan PKKN kasus Dana Desa untuk Bimtek Rp 1,9 Miliar.

Terkait hal itu, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Jum'at (16/7/2021) membenarkan bahwa audit PKKN tersebut mereka lakukan pada tahun 2020 yang lalu atas permintaan pihak Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat.

"Auditor kami sudah melakukan audit, atas permintaan Polres Aceh Barat dan kerugian keuangan negara dari kasus tersebut Rp 1,9 Miliar," ungkap Indra Khaira Jaya, saat ditanya siapa yang meminta audit kasus tersebut.

Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi perbincangan sejumlah pihak karena penanganannya dinilai lamban bahkan sudah mencapai masa 2 tahun sejak pertama terjadinya OTT oleh Polres Aceh pada Rabu, 19 Juni 2019, lalu.

Saat itu pihak Polres Aceh Barat melakukan OTT terhadap dua oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIAP,  di Meuligoe Hotel, yang berada di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Selain mengamankan dua oknum LSM Siap dalam OTT yang dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi, Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Polres setempat dilaporkan ikut mengamankan dua oknum Polisi yang disebut-sebut anggota Polres Aceh Tengah. 

Namun hingga kini, apa peran dari dua oknum polisi tersebut masih mengambang. OTT itu disebut-sebut terkait dugaan kerugian negara dalam penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) bagi aparatur desa yang dilaksanakan di Batam. 

Lalu pada Kamis 5 September 2019, Kapolres Aceh Barat saat itu, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa melalui Kasatreskrim Iptu Muhammad Isral mengaku kepada wartawan jika dalam kasus tersebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap seratusan saksi.

"Inikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, jadi membutuhkan waktu panjang dalam pengembangannya, apalagi ini penggunaan dana desa. Jadi ada sekitar 300 desa lebih. Saat ini kami sudah periksa seratus lebih saksi," kata Isral. 

Kala itu, Isral mengaku telah memeriksan lebih dari seratus saksi. Namun demikian, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka karena ada beberapa bukti yang harus dilengkapi. 

Menurutnya untuk menentukan adanya unsur tindak pidana korupsi, harus dilakukan audit dari Badan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Saat ini, BPKP Aceh sedang melakukan audit terhadap penggunaan dana bimtek tersebut. Gelar perkara kasus itu akan dilakukan setelah keluarnya hasil audit dari BPKP. 

Enam bulan setelah itu, Kapolres Aceh Barat setelah Raden Bobby yaitu AKBP Andrianto Argamuda mengatakan pihaknya telah merampungkan semua berkas perkara OTT Meuligoe itu. Dikatakannya, kasus tersebut akan disampaikan awal tahun 2020 mendatang. 

Alasan tidak disampaikan akhir tahun 2019, karena masih ada beberapa kesibukan yang sedang diselesaikan akhir tahun 2019. 

"Berkasnya telah rampung kami siapkan. Kepada masyarakat kami mohon bersabar akan segera kami publis awal tahun ini," kata Argamuda.

Setelah dua tahun berselang, perjalanan kasus ini selalu tersendat. Mulai dari kepolisian hingga di kejaksaan. Dan selama kurun waktu itu, banyak daerah yang mencoba cara yang sama untuk menggerogoti dana desa.  Masih ada satu harapan lagi, yakni Kejaksaan Tinggi Aceh. 

Tapi tentu saja ini sangat tergantung pada komitmen pemberantasan korupsi Kepala Kejati Aceh. Karena kasus ini melibatkan banyak aparat negara, tentu butuh keberanian ektra untuk meneruskan perjalanan kasus ini hingga ke pengadilan.

Komentar

Loading...