Unduh Aplikasi

Kronologi Penerbitan Izin Lingkungan PT. Delima Makmur

Kronologi Penerbitan Izin Lingkungan PT. Delima Makmur
Surat rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil tentang PT Delima Makmur. Foto: Ist

ACEH SINGKIL - Penerbitan izin lingkungan atas lahan SK III PT. Delima Makmur seluas 2.567 hektare oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil berbuntut panjang, Walhi secara tegas mendesak pemerintah daerah mencabut izin tersebut.

Tak hanya itu, Tim Panitia Khusus Penerbitan Surat Izin Lingkungan Hidup PT. Delima Makmur Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Singkil pun terus mendalami persoalan itu. Tim pansus, Selasa (12/9) akan kembali menggelar rapat tindak lanjut dengan pihak terkait.

Baca: Bupati Singkil Didesak Cabut Izin Lingkungan PT Delima Makmur SK III

"Besok (hari ini) kami akan panggil pihak-pihak terkait, surat sudah kami layangkan, kami memandang ini masalah serius," kata Al Hidayat, Ketua Pansus DPRK Aceh Singkil kepada AJNN, Senin (11/9).

Tim Pansus, kata Al-Hidayat, mendapati sejumlah kejanggalan dalam hal penerbitan izin lingkungan lahan SK III yang berlokasi di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris dan Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara itu. Pasalnya pada tanggal 18 Agustus 2016 Bapedal Aceh telah mengeluarkan rekomendasi ketidak layakan lingkungan hidup Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris tersebut.

Surat rekomendasi Bapedal Aceh tentang ketidak layakan lingkungan hidup Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur. Foto: Ist

"Isi surat Bapedal Aceh itu jelas, meminta kepada bupati untuk menerbitkan surat keputusan tentang ketidak layakan lingkungan hidup atas rencana perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris, karena tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan," kata Al Hidayat.

Surat Babedal Aceh itu sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh Bupati Aceh Singkil yang saat itu dijabat oleh Kepala Satpol PP Aceh, Asmauddin selaku Pelaksana Tugas Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 tahun 2017 tentang ketidaklayakan penambahan luas perkebunan kelapa sawit seluas 2581 Ha dalam dokumen adendum pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit oleh PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris. SK diterbitkan tanggal 24 Januari 2017.

Surat keputusan Bupati Aceh Singkil tentang ketidak layakan lingkungan hidup Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur. Foto: Ist

"Sampai disitu proses permohonan izin lingkungan PT. Delima dinyatakan tidak layak pada SK Bupati," kata Politisi PBB itu.

Namun pada tanggal 30 Januari 2017 atau selang enam hari dari penerbitan SK tersebut, Plt. Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin lingkungan atas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil.

Perbub 18 tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu konsideran hukum oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil, Azra'i dalam menerbitkan SK Nomor 660/330/DPLH/RE/VI/2017 tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Likungan Hidup (DPLH) maupun SK Nomor 660/331/DPLH//IL/VI/2017 tentang Izin Lingkungan (IL) kegiatan perkebunan kelapa sawit di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris dan Telaga Bhakti, Kecamatan Singkil Utara.

Surat izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil untuk Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur. Foto: Ist

"Salah satu pertimbangan hukum diterbitkanya SK izin lingkungan yang dikeluarkan dan diteken oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas nama Bupati Aceh Singkil tanggal 15 Juni 2017 itu adalah perbub nomor 18 tahun 2017 itu," ungkap Al-Hidayat.

Untuk itu kata Al Hidayat, Tim Pansus akan terus menggali informasi menyangkut penerbitan izin lingkungan tersebut, sehingga kerja pansus akan membuahkan hasil yang maksimal.

Sementara itu, penelusuran AJNN pada website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Aceh Singkil  di jdih.acehsingkilkab.go.id, perbub nomor 18 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin lingkungan atas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil tidak ditemukan.

Baca: Keluarkan Izin Lingkungan PT Delima, Anggota DPRK Singkil Datangi Dinas Lingkungan Hidup

Yang tercantum dalam laman website itu Perbub Nomor 18 tahun 2017 bukan tentang pelimpahan kewenangan melainkan tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Safriadi selaku Bupati Aceh Singkil.

Hingga berita ini diunggah, AJNN terus menulusuri dan mencari keberadaan Perbup Aceh Singkil Nomor 18 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin lingkungan atas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil.

Komentar

Loading...