Unduh Aplikasi

TIGA PUKULAN BAGI EKONOMI SINUHUN 

Krisis Angaran, Epidemi Covid dan Bencana Kerusakan Lingkungan

Krisis Angaran, Epidemi Covid dan Bencana Kerusakan Lingkungan
Salamuddin Daeng. Foto: Ist

Oleh: Salamuddin Daeng

Punya uang banyak saja belum tentu mudah menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sedang kesulitan uang, betapa sulitnya. Syukur kalau masih bisa tidur, sehinga punya waktu bermimpi. Demikian sulit masalah yang dihadapi Pemerintah saat ini. 

Tiga masalah datang bersamaan di tahun 2021 yakni masalah keuangan negara dan BUMN akibat tata kelola APBN dan keuangan BUMN yang buruk. APBN defisit melebar hingga 1000 triliun lebih, dan tidak mungkin bisa ditutup oleh pemerintah dengan utang baru. Walaupun dapat utang baru, bagaimana mungkin bisa bayar bunga di masa mendatang.

Masalah lain yang dihadapi pemerintah berupa pandemi corona yang mungkin sudah menjadi epidemi yang membutuhkam uang besar untuk membeli vaksin, membeli obat, membeli alat kesehatan, dan menangani masalah dalam jangka panjang. Sementara corona terus meningkat dan konon belum mencapai puncaknya. Sisi lain vaksinasi masih kontroversi dikarenakan perbedaan pendapat diantara banyak pihak dan mungkin akibat persaingan para produsen vaksin. Sementara untuk pengadaan vaksin pemerintah pusat belum pasti punya uang untuk mengatasi pandemi ini. Kemungkinan Sri Mulyani akan memalak anggaran Pemerintah Daerah Rp15 triliun untuk membeli vaksin.

Saat yang bersamaan kita juga diperhadapkan dengan resiko  akibat kerusakan lingkungan yang memicu bencana alam dimana mana di tanah air. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, puting beliung, gunung meletus, mengguncang lahir batin penduduk Indonesia. Padahal korban bencana alam tahunan sejak awal pemerintahan ini belum pulih dari luka lahir batin. Pemulihan dan penanganan bencana ini membutuhkan  biaya besar untuk memulihkan kehidupan  korban bencana. Sementara pemerintah tidak memiliki uang yang cukup buat menolong rakyat. Buat mengamankan jalannya pemerintahan saja celengan sudah kering.

Itulah, bagi saya pertumbuhan ekonomi alias growth bukan lagi indikator yang penting, tak perlu lagi pemerintah bicara ini. Mengejar pertumbuhan ekonomi tidaklah mendesak dan tidak lagi menjadi pertanyaan publik. Hal yang paling mendesak adalah darimana pemerintah mendapatkan uang buat mengatasi ketiga masalah di atas: pukulan bertubi-tubi.

Memang ada  Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 memberi kelekuasaan kepada pemerintah untuk mengambil utang di atas 3 persen GDP. Bahkan tahun lalu pemerintah berhutang 1.000 triliun lebih yang sebagian besar dari penjualan SUN. Tahun i2021, Pemerintahan  menargetkan utang baru sebesar 1.000 triliun lebih. Padahal mendapatkan  utang luar negeri saat ini bukanlah perkara mudah. 

Lembaga keuangan multilateral tidak menempatkan posisi Indonesia sebagai prioritas untuk dibantu atau ditolong. Bahkan Indonesia harus mau membantu tetangga-tetangganya. Mungkin lembaga keuangan multilateral sudah _emoh_ atau jangan-jangan punya rencana lain buat Indonesia.

Utang lebih dari Rp1.000 triliun setahun sampai tahun 2023, akan diperoleh dengan menyedot uang bank, dana Jamsostek, dana Haji, dana Taspen, dan dana Asabri, serta dana perusahaan asuransi bahkan dana pensiun BUMN, ke dalam Surat Utang Negara (SUN). 

Sementara semua dana publik tersebut dirundung masalah korupsi  yang parah. Akibat lain adalah liquditas di bank dan di masyarakat bisa kering kerontang, orang susah usaha dan susah belanja. 

Setelah situasi remuk redam akan datang  masalah baru yakni bayar utang dan bayar bunga jatuh tempo, bayar pokok utang, semuanya  akan sangat berat, bukan hanya membahayakan keuangan negara, namun eksistensi negara.

Sementara samar-samar mulai terdengar rencana pemerintah cetak uang Rp300 triliun, separuh dari jumlah uang beredar saat ini. Artinya,  jika terjadi maka masayarat berpotensi kehilangan separuh uangnya yang dicuri "tuyul" bernama inflasi. 

Betapa berat kondisi yang dihadapi, hanya dengan bersabar satu-satunya cara menerima keadaan sekarang ini. Hanya dengan bahu-membahu, gotong royong. Begitukah Sinuhun?

Penulis adalah Peniliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

HUT Pijay

Komentar

Loading...