Unduh Aplikasi

KPU Pusat Belum Bahas Jadwal Pelaksanaan Pilkada Aceh

KPU Pusat Belum Bahas Jadwal Pelaksanaan Pilkada Aceh
Foto: Ist

BANDA ACEH - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar rapat terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Selasa, (14/4).

Namun, dalam pertemuan itu, tidak ada pembahasan khusus mengenai jadwal pelaksanaan Pilkada di Aceh.

"Belum ada pembahasan khusus soal (pelaksanaan Pilkada Aceh) itu," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra saat dikonfirmasi AJNN, Kamis (16/4).

Baca: BREAKING NEWS: Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Bahkan, kata Ilham, dalam waktu dekat ini juga belum ada wacana untuk membicarakan persoalan tersebut. Alasannya karena saat ini pihaknya sedang fokus penundaan Pilkada dan juga pencegahan Covid-19.

"Sedang fokus penundaan Pilkada dan Covid 19 tentunya," ujar putra asli Aceh itu.

Ilham menyampaikan, dari hasil pertemuan tersebut, kemungkinan akan ada revisi Undang-undang tentang Pilkada. Dimana, pelaksanaan Pilkada kedepan tetap dijalankan sesuai masa jabatan kepala daerah masing-masing.

"Dengan poin ke dua hasil rapat, sepertinya akan ada revisi UU Pilkada. Dimana pelaksanaan Pilkada kedepan tetap dijalankan sesuai masa jabatannya," tutur Ilham yang juga mantan Komisioner KIP Aceh itu.

Adapun dua poin kesimpulan rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait Pilkada serentak 2020 yakni;

Pertama, Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

Kemudian pada poin kedua, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

Komentar

Loading...