Unduh Aplikasi

KPU: Pilkada Serentak 2024, KIP Jangan Menjalankan Tahapan Sampai Ada Putusan

KPU: Pilkada Serentak 2024, KIP Jangan Menjalankan Tahapan Sampai Ada Putusan
Dokumen AJNN

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak terdapat pengaturan secara jelas terkait dengan waktu Penyelenggaraan Pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2Ol7 diselenggarakan pada tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, provinsi papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang- undang tersendiri.

"Sehingga penyelenggaraan pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan yang berlaku secara umum," ujar Plt Ketua KPU, Ilham Saputra, dalam surat tanggapan KPU tanggal 11 Februari 2021.

Jawaban dari KPU tersebut untuk menanggapi surat Ketua KIP Nomor 0016/PP.01.2-SD/11/Prov/1/2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2022.

Berdasarkan hal itu maka Pilkada Aceh tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022, hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat 3 dan 9 UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan serentak pada tahun 2024.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2022, surat Menteri Dalam Negeri nomor 270/16321/SJ tanggal 20 November 2020 perihal Pelaksanaan Pilkada Aceh dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 122A ayat 2 yang menyatakan bahwa Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena belum adanya kepastian rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka KPU meminta agar KIP Aceh beserta KIP Kabupaten/Kota agar tidak menjalankan tahapan pemllihan.

"Maka KPU meminta KIP dan KIP Kabupaten kota, agar tidak menjalankan tahapan Pemilihan apa pun sampai ada Putusan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2O2O," ujar Ilham Saputra.

Komentar

Loading...