Unduh Aplikasi

KPPA Aceh: Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Harus Dijerat Secara Pidana

KPPA Aceh: Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Harus Dijerat Secara Pidana
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh meminta penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan harus menjerat pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan Undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana. Bukan dengan Qanun jinayah.

"Pelaku seksual terhadap anak memang harus dihukum sesuai UU perlindungan, bukan berdasarkan Qanun Jinayah," kata salah seorang komisioner KPPA Aceh, Firdaus D Nyak Idin kepada awak media saat dijumpai di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Kamis (25/1).

Kalau menggunakan Qanun Jinayah, kata Firdaus, maka anak tidak tenang dan berindikasi tidak baik. Karena setelah proses cambuk selesai, pelaku akan kembali ke rumah dan berjumpa lagi dengan korban. Sehingga akan berdampak tidak baik bagi tumbuh kembang anak.

"Kalau menggunakan Qanun Jinayah, pelaku tidak dipenjara, melainkan tetap berada di lingkungan masyarakat sehingga ditakutkan besar kemungkinan kasus seperti ini akan berulang apalagi pelaku dikembalikan ke masyarakat," ujarnya.

Sementara, jelas Firdaus, kalau menggunakan UU perlindungan anak dan sistem peradilan anak, maka korban akan terpisah dengan pelaku karena akan mendekam di penjara dengan waktu yang cukup lama, sehingga ada rentan waktu untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban, dengan demikian anak bisa bertumbuh kembang baik hingga dewasa, bahkan mampu mengatur dirinya sendiri.

"Tapi proses rehabilitasi harus dijalankan oleh pemerintah, supaya waktu dewasa anak itu bisa normal kembali," jelas Firdaus.

Baca: Pelaku Pelecehan Seksual Dijerat dengan Qanun Jinayah, Keluarga Korban Menolak

Dalam kasus anak, lanjutnya, pihaknya akan mengirim surat kepada para pihak dan lintas sektor supaya bisa menggunakan UU perlindungan anak dan sistem peradilan pidana dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan untuk anak.

"Qanun Jinayah digunakan untuk kasus lain saja yang memang tidak menyangkut dengan kekerasan pada anak, seperti kasus perizinaan dan lain sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya berencana akan melakukan peninjauan ke Mahkamah Agung (MA) agar kekerasan seksual untuk anak tidak diselesaikan dengan qanun jinayah.

"Kami menyarankan kepada orang tua harus selalu memantau aktivitas anaknya, karena kebanyakan kasus ini terjadi disebabkan kelalaian orang tua terhadap anak," katanya.

Komentar

Loading...