Unduh Aplikasi

KPK Warning Pejabat di Aceh untuk Laporkan Harta Kekayaan

KPK <i>Warning</i> Pejabat di Aceh untuk Laporkan Harta Kekayaan
Foto: Detik
BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pejabat negara di Aceh, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melaporkan harta kekayaannya. Pasalnya  pejabat yang baru melaporkan kurang dari 30 persen.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan, pejabat negara di Aceh masih sedikit yang melaporkan hartanya. Hal itu, kata Laode, menunjukkan tingkat kepatuhan pejabat di Aceh masih kurang.

“Dan di daerah (kabupaten/kota), relatif sedikit dibanding provinsi. Artinya belum menunjukkan kepatuhan,” ujar Laode, saat acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pendidikan Korupsi Terintegrasi di Aceh, Rabu (3/8).

Laode juga menyebutkan, bagi penyelenggara negara yang akan melaporkan harta kekayaannya, KPK tidak memberikan batasan toleransi kenaikan harta kekayaan. Berapapun kenaikan harta kekayaan, tetap bisa dilaporkan.

KPK juga akan membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara negara yang akan mengisi LHKPN. “Karena LHKPN di Aceh masih kurang, makanya kami akan membantu dan memberikan bimbingan teknis”.

Sementara itu, Bupati Simeulue Riswan NS, diwaktu yang sama mengatakan, dirinya belum pernah menerima formulir LHKPN yang dikirimkan KPK.

“Karena daerah kami di kepulauan, mungkin itu sebabnya formulir LHKPN tidak sampai ke Simeulue. Saya minta KPK dapat mengarahkan kami untuk mengisi LHKPN ini,” kata Riswan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pendidikan Korupsi Terintegrasi di Aceh, yang dihadiri seluruh bupati/wali kota dan ketua DPRK se provinsi Aceh itu.
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...