Unduh Aplikasi

KPK Tingkatkan Kapasitas Penegak Hukum di Aceh

KPK Tingkatkan Kapasitas Penegak Hukum di Aceh

BANDA ACEH - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) akan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum (apgakum) di Aceh dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan mensinergikan sesama lembaga penegak hukum.

Berkaitan dengan hal itu, KPK memberikan pelatihan kapasitas aparat penegak hukum di Aceh dalam melakukan upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, Senin-Jumat (7-11/9) di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut diberikan kepada 162 peserta dari beberapa institusi, yakni 66 penyidik Polres dan Polda Aceh, 66 penyidik dan jaksa penuntut pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 7 auditor BPKP Perwakilan Aceh, 5 auditor BPK Rl Perwakilan Aceh, empat penyidik Bareskrim Polri, empat jaksa pada Jampidsus Kejaksaan Agung, empat pemeriksa/penyidik TNI, dua fungsional penyidik OJK, dua penyidik KPK, serta dua pemeriksa PPATK.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Aceh, dari sinergi ini juga diharapkan dapat terwujud kerja sama yang lebih efektif antara instansi penegak hukum, dengan auditor BPK serta BPKP untuk memberantas korupsi.

“Sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan, tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum, khususnya penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif,” kata Laode M Syarief saat konferensi pers, Senin (7/9).

Kata Syarif, realisasi dari fungsi mekanisme pemicu (Trigger Mechanism) KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Dan menurutnya, pelatihan ini menjadi amat penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum di Aceh dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

"Mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi dalam rangka penyelamatan aset negara hasil tindak pidana korupsi," paparnya.

Komentar

Loading...