Unduh Aplikasi

KPK Tetapkan Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka
Ilustrasi. Foto: CNN Indonesia

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan SY sebagai tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016 dan 2017.

Tersangka SY adalah Kasubbag Keuangan PUPR Lampung Selatan pada tahun 2015-2017, sebagai Kabid Bina Program PUPR Lampung Selatan pada bulan Januari 2017 – November 2017, sebagai Kabid Pengairan pada bulan November 2017 – 2018, sebagai Kadis PUPR Lampung Selatan pada Januari 2020 sampai sekarang. 

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, perkara tersebut diawali dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 27 Juli 2018 lalu.

Dalam OTT itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, meliputi GR (Swasta, CV 9 Naga) , ZH (Bupati Kabupaten Lampung Selatan periode 2016 – 2021), ABN ( Anggota DPRD Provinsi Lampung) dan AA (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan).

"Saat ini seluruh tersangka tersebut telah divonis oleh majelis hakim Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan vonis hukuman antara 2 tahun dan 3 bulan sampai dengan 12 tahun penjara," katanya. 

Namun, setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak
lain dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. 

Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, ditemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan SY sebagai pihak yang diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 

Dikatakan Ali Fikri, dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada PUPR Kab Lampung Selatan, SY dan HH (saat ini juga telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK) mendapatkan perintah dari ZH selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Kab Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek. 

HH kemudian memerintahkan SY untuk mengumpulkan setoran, yang kemudian nanti diserahkan kepada ABN yang merupakan staf ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung

"Kemudian, SY menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR  Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut. Selanjutnya SY memploting rekanan yang besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Kab Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan rekanan," kata Ali Fikri.

Selanjutnya kata dia, SY juga membuat tim khusus yang tugasnya melakukan upload penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

"Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh SY dan HH yang kemudian setoran khusus untuk ZH diberikan kepada ABN. Dana yang diterima untuk Pokja ULP sebesar 0,5-0,75 persen, untuk Bupati sebesar 15-17 persen, dan untuk Kadis PU sebesar 2 persen," sebutnya.

Sejak kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dana yang sudah diterima oleh ZH melalui ABN yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yangdikelola oleh SY dan HH adalah Rp 26.073.771.210 pada tahun 2016 dan Rp 23.669.020.935 pada tahun 2017.

"Atas perbuatannya, SY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana," sebutnya.   

Komentar

Loading...