Unduh Aplikasi

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana Covid-19

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana Covid-19
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna. Foto: IST/Instagram @aa.umbara.  

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. 

Selain Aa Umbara Sutisna, KPK juga menetapkan status tersangka kepada dua orang lainnya yaitu, Andri Wibawa yang merupakan anak dari Umbara dan M. Totoh Gunawan, pemilik PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang.

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pointer keterangan pers kepada AJNN, Kamis (1/4/2021) mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka terhadap ketiga tersebut dilakukan setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK sendiri sudah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2021.
 
"Dalam proses penyidikan perkara ini, Tim Penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi terdiri ASN pada Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya," ujar Ali Fikri.
 
Atas perbuatan tersebut, Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. 

Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP. 
 
Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka M. Totoh Gunawan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 20 April 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.  

Sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, Tersangka akan lebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1.  

Sedangkan dua tersangka yaitu Aa Umbara Sutisna dan Andri Wibawa hari ini telah dilakukan pemanggilan namun yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena sakit. 

"Tim penyidik akan melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang yang akan kami informasikan lebih lanjut dan mengingatkan agar para tersangka koperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud," ujar Ali.

Konstruksi Perkara
 
Kasus ini berawal pada bulan Maret 2020, karena adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kemudian menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).  

Lalu Bulan April 2020, diduga ada pertemuan khusus antara Aa Umbara Sutisna (Bupati Bandung Barat periode 2018-2023) dengan M. Totoh Gunawan yang membahas keinginan dan kesanggupan M. Totoh Gunawan untuk menjadi salah satu penyedia pengadaan paket bahan pangan (sembako) pada Dinas Sosial KBB dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek.  

Untuk merealisasikan keinginan M. Totoh Gunawan, kemudian Aa Umbara Sutisna memerintahkan Kadis Sosial KBB dan Kepala UKPBJ KBB untuk memilih dan menetapkan M. Totoh Gunawan sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial KBB. 

Kemudian pada Bulan Mei 2020, Andri Wibawa (swasta) menemui Aa Umbara Sutisna, untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di KBB yang langsung disetujui Aa Umbara Sutisna dengan kembali memerintahkan Kadis Sosial KBB dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan

Dalam kurun waktu April sampai dengan Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan 2 jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran  senilai  Rp52,1 miliar. 

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri, dan CV Satria Jakatamilung, Andri Wibawa  mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS dan pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS.  

Sedangkan M. Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bansos PSBB.

Dari kegiatan pegadaan tersebut, Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar. Sedangkan Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.  

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...