Unduh Aplikasi

Terkait Dugaan Suap Yang Libatkan Oknum Penyidik KPK di Tanjung Balai

KPK Temukan Sejumlah Barang Bukti saat Geledah Rumah Azis Syamsuddin  

KPK Temukan Sejumlah Barang Bukti saat Geledah Rumah Azis Syamsuddin  
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: IST.

JAKARTA - Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan suap yang melibatkan oknum penyidik KPK saat menggeledah salah satu rumah Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri sebagaimana dilansir AJNN dari rmol.id mengatakan bahwa penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di rumah kediaman pribadi Azis di tiga lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan pada Senin (3/5).

"Dalam proses penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang yang diduga terkait dengan perkara," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (4/5).

Menurut Ali, semua bukti itu akan segera dilakukan validasi serta verifikasi. Untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara tersebut.

Lebih lanjut Ali mengungkapkan kalau Penyidik sebelumnya juga telah melakukan upaya paksa penggeledahan di empat lokasi berbeda pada hari Rabu (28/4/2021) lalu. Lokasi tersebut masing-masing di ruang kerja Azis di Gedung DPR RI, rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya C3/3, dan dua apartemen yang belum diketahui pemiliknya.

Saat penggeledahan itu, penyidik juga menemukan barang bukti berupa dokumen dan barang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjung Balai tahun 2020-2021.

Ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yaitu penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju (SRP), pengacara, Maskur Husain (MH) dan Walikota Tanjungbalai periode 2016-2021, M Syahrial (MS).

Untuk pengembangan perkara ini, penyidik juga telah melarang dan mencegah tiga orang untuk berpergian ke luar negeri yakni Azis Syamsuddin dan dua orang lainnya dari pihak swasta yang diduga berinisial AS dan AG.

Selanjutnya KPK juga telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (27/4) yang berlaku hingga enam bulan ke depan.

Komentar

Loading...