Unduh Aplikasi

KPK Tangkap Samin Tan, DPO Kasus Dugaan Suap PLTU Riau-1

KPK Tangkap Samin Tan, DPO Kasus Dugaan Suap PLTU Riau-1
Konferensi pers penangkapan Samin Tan. Foto: Screenshot Live streaming YouTube KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Samin Tan (SMT) pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal, setelah sebelum masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak bulan April 2020 lalu, Samin Tan masuk DPO  dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada AJNN, Selasa (6/4/2021) mengungkapkan bahwa penangkapan Samin Tan oleh tim penyidik KPK dilakukan pada Senin, 5 April 2021 di salah satu café yang berlokasi di wilayah Jalan M. H Thamrin, Jakarta Pusat. setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka SMT sebagai upaya pengembangan kasus tersebut.

"Tersangka akan ditahan salam 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 25 April 2021 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih," ujar Ali Fikri.

Namu sebelumnya, untuk tetap mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Cabang Kavling C1.

Kronologi Penangkapan Samin Tan

Ali Fikri mengungkapkan bahwa sejak bulan April 2020, KPK telah menetapkan status DPO terhadap tersangka Samin Tan. Dengan ditetapkan Samin Tan sebagai DPO, Tim Penyidik KPK dengan dibantu pihak Polri terus berkoordinasi dan aktif melakukan pencarian terhadap DPO tersebut antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat di sekitar wilayah Jakarta. 

Akhirnya pada hari Senin, 5 April 2021, Tim Penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan tersangka yang berstatus DPO tersebut. Selanjutnya tim bergerak dan memantau keberadaan tersangka yang sedang berada di salah satu café yang berlokasi di wilayah Jalan M. H Thamrin, Jakarta Pusat dan langsung dilakukan penangkapan.

Usai ditangkap, Samin Tan kemudian di bawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna kepentingan penyidikan.  

Perkara ini sendiri menurut Ali Fikri merupakan pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta, dimana KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo dan Idrus Marham yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Kontruksi Perkara

Kasus ini bermula pada bulan Oktober 2017. Saat itu Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup. Diduga saat itu PT Borneo Lumbung Energi & Metal milik tersangka SMT telah mengakuisisi PT Asmin Koalindo Tuhup.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, salah satunya Eni Maulani Saragih untuk permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

(PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT Asmin Koalindo Tuhup dengan Kementerian ESDM.  

Saat itu Eni Maulani Saragih merupakan anggota DPR RI 2014-2019 yang duduk di Komisi Energi menyanggupi permintaan tersangka Samin Tan dengan mempengaruhi beberapa pihak di Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, dimana posisi Eni Maulani Saragih adalah sebagai Anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR-RI.  

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni Maulani Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada tersangka Samin Tan untuk keperluan Pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung.  

Pada bulan Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf tersangka dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar.

Dalam kasus ini Samin Tan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Selain itu menurut Ali Fikri, selama proses penyidikan perkara ini, pihak penyidik KPK telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...