Unduh Aplikasi

Pengembangan Kasus Suap Pengadaan Pesawat PT.GI

KPK Tangkap Hadinoto Soedigno Bekas Direktur Teknik Garuda Indonesia Terkait Dugaan TPPU

KPK Tangkap Hadinoto Soedigno Bekas Direktur Teknik Garuda Indonesia Terkait Dugaan TPPU
Mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Hadinoto Soedigno ditahan penyidik KPK, Jumat (4/11). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hadinoto Soedigno (HDS), Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia (PTGI) 2007-2012 pada Jum'at (4/12) terkait kasus dugaan pencucian uang (TPPU).

Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan pada tanggal 20 November 2020, dengan menetapkan Hadinoto Soedigno sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Karena tidak mengindahkan surat panggilan, penyidik KPK terpaksa melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka karena yang bersangkutan tidak merespon surat panggilan KPK.

"KPK telah mengirimkan surat panggilan sebagai tersangka kepada yang bersangkutan secara layak dan patut menurut hukum, namun tersangka tidak hadir tanpa ada konfirmasi sehingga KPK hari ini menjemput paksa di rumahnya di daerah Jatipadang Jakarta Selatan," ujar Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada AJNN, Jum'at (4/12).

Sebelumnya HDS juga sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua tersangka lainnya yaitu Emirsyah Satar (ES), Direktur Utama PTGI periode 2005–2014 dan Soetikno Soedarjo (SS), Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd., dalam kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat pada PTGI.

Kedua tersangka sebelumnya sudah di vonis bersalah oleh majelis hakim Tipikor dan perkaranya masih dalam proses upaya hukum kasasi.

Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK menemukan adanya perbuatan tersangka Hadinoto Soedigno yaitu menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atas uang suap yang sebelumnya telah diterima oleh tersangka Hadinoto Soedigno yang diduga uang tersebut ditarik tunai dan di kirimkan ke sejumlah rekening anak dan istrinya, termasuk rekening investasi di Singapura.

Perbuatan tersangka HDS tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang suap tersebut guna menghindari pengawasan dari otoritas berwenang baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura. 
 
Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan pada tanggal 20 November 2020, dengan menetapkan Hadinoto sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). 
 
Setelah dilakukan pemeriksaan, kata Ali Fikri, maka untuk kepentingan penyidikan perkara baik Tindak Pidana Korupsi (TPK) maupun TPPU, hari ini penyidik KPK melakukan penahanan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020. 
 
Tersangka HDS diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan dan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diduga melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
Dalam melakukan penyidikan perkara pokok, KPK menemukan fakta-fakta yang signifikan bahwa uang suap yang diberikan SS kepada ESA dan  HDS tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce, akan tetapi juga berasal dari pihak terkait proyek-proyek yang dilakuan oleh Garuda.  

Berikut fakta-fakta yang ditemukan pertama untuk program peremajaan pesawat, ESA melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pabrikan pesawat pada 2008-2013 dengan nilai miliaran USD, yakni kontrak pembelian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin (Total Care Program) dengan perusahaan Rolls Royce. 

Lalu Kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus S.A.S dan kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR). 

Kemudian kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft. 

Selaku Konsultan Bisnis/Komersial dari Rolls-Royce, Airbus dan ATR, SS diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. 

Selain itu, SS juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth International Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representative dari Bombardier yaitu untuk pembayaran komisi tersebut diduga terkait dengan keberhasilan SS dalam membantu tercapainya kontrak antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan empat pabrikan tersebut. 

SS selanjutnya memberikan sebagian dari komisi tersebut kepada ESA dan HDS sebagai hadiah atas dimenangkannya kontrak oleh empat pabrikan. Rincian pemberian SS kepada ESA dan HDS adalah, untuk ESA, SS diduga memberi Rp 5,79 Milyar untuk pembayaran rumah beralamat di Pondok Indah, USD 680 ribu dan EUR 1,02 juta yang dikirim ke rekening perusahaan milik ESA di Singapura, dan SGD 1,2 juta untuk pelunasan Apartemen milik ESA di Singapura. 

Untuk HDS, SS diduga memberi sebesar USD 2,3 juta dan EUR 477 ribu yang dikirim ke rekening HS di Singapura. 
 
Dalam penanganan kasus ini, selain bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri, KPK juga bekerjasama dengan beberapa institusi penegak hukum yang ada di luar negeri, khususnya dengan CPIB Singapura, SFO Inggris dan PNF Perancis.  
 
"KPK mengucapkan terima kasih kepada otoritas penegak hukum di Singapura dan Inggris atas seluruh bantuan yang telah diberikan baik sejak awal dilakukannya penyidikan bersama maupun penyerahan alat bukti melalui jalur Mutual Legal Assistance," ujar Ali Fikri.

Komentar

Loading...