Unduh Aplikasi

Perkembangan Penanganan Kasus OTT DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018

KPK Tangkap Agusman Sinaga Kepala BPPD Kabupaten Labuanbatu Utara

KPK Tangkap Agusman Sinaga Kepala BPPD Kabupaten Labuanbatu Utara
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara, Agusman Sinaga  resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Penetapan status tersangka Agusman terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya kepada AJNN, Kamis (12/11) kemarin mengatakan penahanan dan penetapan Agusman sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Agusman Sinaga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
 
"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020 di Rutan Cabang KPK," ujar Ali Fikri.

Menurut Ali Fikri, perkara ini diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 4 Mei 2018 lalu di Jakarta. Dari hasil pengembangan hasil OTT tersebut, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dan sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka yang sudah divonis tersebut masing-masing Amin Santono (Anggota Komisi XI DPR RI), Eka Kamaluddin (Swasta/perantara), Yaya Purnomo (Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan) dan Ahmad Ghiast (Swasta/kontraktor). 

Selain itu ada juga Sukiman (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019) serta Natan Pasomba (Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua).  
 
Selain enam orang tersebut menurut Ali Fikri, KPK juga telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu BBD (walikota Tasikmalaya), KSS (Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 -2021), PJH (Swasta / Wabendum PPP tahun 2016 - 2019) dan  ICM (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019). 

Baca juga: Setelah Walikota Tasikmalaya, Kini KPK Tangkap Bupati Labuhan Batu Utara

Untuk enam tersangka tersangka terakhir, saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian penyidikan dan para tersangka telah ditahan oleh KPK.  

Mantan Jaksa Penuntut pada kasus korupsi Irwandi Yusuf tersebut menjelaskan kasus ini berawal pada 10 April 2017, saat itu Pemerintah Kabupaten Labuanbatu Utara mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 melalui Program ePlanning dengan total permohonan sebesar Rp 504.734.540.000.  

Kemudian, KSS sebagai Bupati menugaskan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Labuhanbatu Utara untuk menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya  di Jakarta guna membahas potensi anggaran pada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan meminta bantuan dari untuk pengurusannya.

Atas permintaan tersebut Yaya Purnomo dan Rifa Surya bersedia untuk membantu serta menyampaikan adanya fee yang harus disediakan sebesar 2 persen dari dana yang diterima. 

Selanjutnya dalam kurun waktu Mei-Agustus 2017 Agusman melakukan pertemuan dengan Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Hotel Aryaduta Jakarta, untuk menanyakan perkembangan dari pengajuan DAK TA 2018 serta potensi DAK yang dapat diperoleh.  

Dalam beberapa pertemuan tersebut, menurut Ali Fikri, diduga terjadi penyerahan uang sebesar SGD200.000 dari Agusman kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya. Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan RKA DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Yaya Purnomo meminta rekan kuliahnya di program doktoral Unpad yaitu PJH selaku Wakil Bendahara Umum PPP untuk meminta Kolega-nya di DPR agar membantu adanya pembahasan di Desk Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.  

PJH pun kemudian meminta koleganya dari Fraksi PPP ICM selaku Anggota Komisi IX DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan adanya desk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Kesehatan.  

Sekitar akhir Maret 2018, PJH meminta Yaya Purnomo agar Agusman mentransfer uang sejumlah Rp 80 juta ke rekening milik ICM. Atas permintaan ini, pada tanggal 2 April 2018, Agusman melalui supirnya yang bernama Suryadi Sihombing melakukan setor tunai uang sejumlah Rp 80 juta ke rekening atas nama ICM. 

Pada bulan April 2018, Yaya Purnomo dan Rifa Surya kembali bertemu dengan Agusman di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut diduga dilakukan pemberian uang dari KSS melalui AMS sebesar SGD 90.000 secara tunai dan mentsransfer dana sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening atas nama PJH.  

Lalu pada tanggal 9 April 2018, Agusman melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp 400 juta yang berasal dari KSS ke rekening Toko Emas di bilangan Jakarta Pusat untuk kepentingan Yaya Purnomo.

Setor tunai uang sejumlah Rp 100 juta yang berasal dari uang pribadinya ke rekening atas nama PJH, sebagai fee yang diberikan oleh KSS terkait dengan DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Komentar

Loading...