Unduh Aplikasi

Perkembangan Penanganan OTT Dana Bantuan Provinsi Jawa Barat

KPK Tangkap Abdul Rozaq Muslim Bekas Anggota DPRD Jabar

KPK Tangkap Abdul Rozaq Muslim Bekas Anggota DPRD Jabar
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dan menetapkan satu orang lagi tersangka baru dalam Perkara Dugaan Suap Terkait Pengurusan Dana Bantuan Propinsi Kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.Tersangka baru tersebut adalah Abdul Rozaq Muslim, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014 - 2019. 

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada AJNN, Senin (16/11/2020) mengatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Abdul Rozaq Muslim dilakukan KPK setelah melalui sejumlah proses penyidikan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebelumnya. 

Selain itu KPK juga telah  menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya keterlibatan pihak lain. Kemudian baru, lembaga anti rasuah itu melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan sejak bulan Agustus 2020 lalu.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Perkara ini adalah satu dari  banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK," ujar Ali Fikri.

Perkara ini diawali pada tanggal 15 Oktober 2019. Saat itu KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.  Selain itu, KPK menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp685 juta.  

Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan tersebut adalah, Supendi (Bupati Indramayu 2014-2019), Omarsyah (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu), Wempy Triyono (Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu), dan Carsa AS (swasta).
  
"Saat ini empat orang tersebut telah di vonis majelis hakim Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Ali Fikri.
 
Secara rinci Ali Fikri menjelaskan konstruksi kasus tersebut. Untuk memperoleh proyek, Carsa AS melakukan pendekatan secara personal dan keuangan dengan sejumlah pihak yang mempunyai kewenangan terutama Bupati, Kepala Dinas/Intansi lainnya, di Kabupaten Indramayu, termasuk kepada Abdul Rozaq Muslim. 

Carsa AS mendekati Abdul Rozaq Muslim sejak sejak tahun 2016, pada saat itu Abdul Rozaq Muslim masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014 – 2019. 

Selanjutnya Abdul Rozaq Muslim selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berusaha memperjuangkan bantuan provinsi untuk Kabupaten Indramayu dan Cirebon (yang merupakan daerah pemilihannya), supaya bantuan provinsi tersebut bisa menjadi anggaran proyek yang akan dikerjakan Carsa. 

Sebagai wujud komitmen, Carsa menjanjikan memberikan fee sebesar 5 persen kepada Abdul Rozaq Muslim bila mendapatkan pekerjaan tersebut.  

Pada awal tahun 2016 Abdul Rozaq Muslim berjanji kepada Carsa akan mengurus proyek Bantuan Provinsi Tahun 2017 di Kabupaten Indramayu yang akan diberikan kepada Carsa. Atas bantuan 
Abdul Rozaq Muslim tersebut, Carsa mendapatkan sejumlah proyek di Dinas 
Bina Marga Kabupaten Indramayu di tahun 2017, yang nilainya sekitar Rp22 miliar.  

Pada sekitar awal tahun 2017, Carsa kembali bertemu dengan Abdul Rozaq dan dalam pertemuan tersebut Abdul Rozaq menyampaikan agar Carsa mencari proposal proyek bantuan provinsi di Dinas PUPR agar bisa membantu Dana Partai Golkar Indramayu.  

Atas perintah tersebut, Carsa mengajukan 20 proyek yang dianggarkan dari bantuan provinsi. Dari pengajuan tersebut, hanya 11 proyek yang dimenangkan Carsa. Abdul Rozaq Muslim selaku anggota DPRD provinsi Jawa Barat dengan daerah pemilihan Kabupaten Indramayu-Cirebon mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan program kegiatan sebagai hasil dari kegiatan reses.  

Setelah itu program-program kegiatan tersebut oleh Abdul Rozaq Muslim akan minta kepada Carsa untuk diajukan proposal ke dinas PUPR Kabupaten Indramayu dan pihak Dinas PUPR membuatkan proposalnya sesuai dengan mekanisme yang ada.  

Selanjutnya dari program kegiatan yang sudah menjadi proposal dari dinas PUPR tersebut ditandatangani oleh Bupati Indramayu, untuk kemudian akan dikirimkan ke Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda.  

Setelah pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD provinsi Jawa Barat tersebut Abdul Rozaq Muslim selaku anggota banggar menyampaikan pada forum banggar bahwa program kegiatan melalui Banprov untuk kabupaten Indramayu khususnya pembangunan jalan-jalan kiranya dapat diprioritaskan karena pembangunan jalan tersebut sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat kabupaten Indramayu.  

Setelah melalui proses pembahasan di DPRD Jabar dan mendapat persetujuan maka akan masuk dalam APBD kabupaten Indramayu dengan terlebih dahulu dijabarkan dalam Pergub Jawa Barat. Sehingga dari situ akan terlihat usulan proposal yang dapat bantuan provinsi yang dimintakan oleh Carsa.
  
Atas bantuan Abdul Rozaq Muslim dalam perolehan proyek Carsa tersebut, tersangka Abdul Rozaq Muslim diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain.  
 
Tim Penyidik menurut Ali Fikri telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan akan terus melakukan pemeriksaan kembali ke beberapa pihak terkait. Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan berupa uang senilai Rp1.594.000.000. 
 
"Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan kepada Tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih," ujar Ali Fikri.

Komentar

Loading...