Unduh Aplikasi

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Terkait Suap Pengurusan DAK

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Terkait Suap Pengurusan DAK
Foto: Ist

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya, dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. KPK menetapkan Budi Budiman sebagai tersangka dan mengumumkan status itu pada 26 April 2019. 

Untuk kepentingan penyidikan, setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan 2 orang ahli, KPK melakukan penahanan tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Kav. C1.

"Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK tersebut," kata Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (23/10).

Dikatakan Ali Fikri bahwa perkara itu merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018 yang diawali dengan OTT pada Jumat, 4 Mei 2019.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang Rp 400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka, meliputi AS (Anggota Komisi XI DPR RI), EK (perantara), YP (Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan), AG (swasta/kontraktor), S (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019) NP Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua). Keenamnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. 

Atas perbuatannya, tersangka Budi Budiman disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari praktek gratifikasi dan suap. 

Ali Fikri juga meminta aparatur pengawas internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah, agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. 

Komentar

Loading...