Unduh Aplikasi

Pengembangan Dugaan Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

KPK Tahan Rizal Djalil Bekas Anggota BPK-RI 

KPK Tahan Rizal Djalil Bekas Anggota BPK-RI 
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA

JAKARTA -  Setelah sempat diumumkan sebagai tersangka penerima suap di kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum di kementerian PUPR pada bulan September 2019 lalu, akhirnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009 - 2014  dan 2014 - 2019 Rizal Djalil dan Leonardo Jusminarta Prasetyo Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada AJNN, Kamis (3/12/2020) melalui sambungan telepon dari Jakarta. Menurut Ali Fikri, untuk kepentingan penyidikan, KPK akan menahan para tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2020.

"Rizal Djalil ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, sedangkan Leonardo Jusminarta Prasetyo akan ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Ali Fikri.

Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka 2 tahanan ini menurut Ali Fikri akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1.  
 
Perkara ini sendiri merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK 28 Desember 2018. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 3,3 Miliar, SGD23.100, dan USD3.200 atau total sekitar Rp3,58 Miliar. 

Saat itu KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari unsur Kepala Satuan Kerja SPAM, PPK dan pihak PT WKE dan PT TSP yaitu Budi Suharto (BS), Lily Sundarsih W ( LSW), Irene Irma (II), Yuliana Enganita Dibyo (YED), Anggiat P. Nahot Simaremare (APNS), MWK (Meina Woro Kustinah (MWK), T. M. Nazar (TMN) dan  Donny Sofyan Arifin (DSA)
 
Kedelapan orang tersangka tersebut telah diproses dan diputus di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat dan dilakukan eksekusi. 
 
Ali Fikri juga menjelaskan bahwa dari OTT dengan nilai barang bukti sekitar Rp3,58 Miliar tersebut, KPK mengungkap sejumlah alokasi untuk aliran dana lain hingga berjumlah sekitar Rp100 Miliar dan menguak praktek korupsi masal yang terjadi terkait proyek air minum tersebut. 
 
Dalam perkembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain baik pemberi selain pihak PT. WKE dan PT. TSP ataupun penerima lain dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan pelaksanaan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. 

"Selain itu ditemukan dugaan aliran dana SGD100,000 (seratus ribu dollar Singapore) pada salah satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari pihak swasta," ungkap Ali Fikri.
 
Kasus ini sendiri dimulai pada bulan Oktober 2016, saat itu BPK RI melakukan pemeriksaan pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas BPK-RI tertanggal 21 Oktober 2016. Surat ditandatangani oleh tersangka Rizal Jalil dalam kapasitas sebagai anggota IV BPK-RI saat itu.
 
Surat tugas tersebut untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015 dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi.

Awalnya diduga temuan dari pemeriksaan tersebut kata Ali Fikri, adalah sebesar Rp18 Miliar namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar. 

Sebelumnya, Direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut, yaitu sebesar Rp2,3 Miliar. 

"Rizal diduga pernah memanggil Direktur SPAM kekantornya, kemudian menyampaikan akan ada pihak yang mewakilinya untuk bertemu dengan Direktur SPAM," jelas Ali Fikri.

Selanjutnya perwakilan Rizal datang ke Direktur SPAM dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

Proyek yang diminati adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 Milyar. Kemudian proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT. MD. Dalam perusahaan ini, Leonardo Jusminarta Prasetyo berposisi sebagai Komisaris Utama. 

Sebelumnya, sekitar tahun 2015/2016 Leonardo Jusminarta Prasetyo diperkenalkan kepada Rizal Jalil di Bali oleh seorang perantara. Leonardo Jusminarta Prasetyo memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kementerian PUPR. 

Melalui seorang perantara, Leonardo Jusminarta Prasetyo diduga akan menyerahkan uang Rp1,3 Miliar dalam bentuk Dolar Singapura untuk Rizal melalui pihak lain. 

Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga yaitu sejumlah SGD100,000 dalam pecahan SGD1.000 atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.  
 
Atas perbuatannya,     Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
Sedangkan Rizal Jalil sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komentar

Loading...