Unduh Aplikasi

KPK Tahan Mantan Bupati Talaud Terkait Dugaan Gratifikasi Proyek Infrastruktur

KPK Tahan Mantan Bupati Talaud Terkait Dugaan Gratifikasi Proyek Infrastruktur
Konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka mantan Bupati Talaud. Foto: screenshot video live KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka dan menahan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Sri Wahyumi sendiri merupakan Bupati Kepulauan Talaud periode tahun 2014-2019.

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pointer keterangan pers kepada AJNN, Kamis (29/4/2021) mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data sehingga telah dipenuhinya bukti permulaan yang cukup. 

"Selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka," ujar Ali Fikri.
 
Ali juga menjelaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 100 orang saksi dan juga telah dilakukan penyitaan berbagai dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara tersebut.  

Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan Sri Wahyumi selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK pada Gedung Merah Putih.  
 
Ali Fikri juga menjelaskan kalau perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019 yang juga menetapkan Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.  
 
Konstruksi perkara

Lebih lanjut Ali Fikri mengungkapkan bahwa sejak Sri Wahyumi Maria Manalip dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode tahun 2014 - 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa (PBJ) kabupaten kepulauan Talaud yaitu John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017.

Sri Wahyumi Maria Manalip juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang.

"Sri juga memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang," ujar Ali Fikri.

Selain itu, Sri Wahyumi Maria Manalip diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan, sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut. 

"Adapun uang yang diduga telah diterima oleh Sri Wahyumi Maria Manalip sejumlah sekitar Rp9,5 Miliar," ujar Ali Fikri.
 
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Sebagai informasi, perkara ini adalah kali kedua Sri Wahyumi Maria Manalip ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu, perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh Sri Wahyumi Maria Manalip. Pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan.  
Menurut Ali Fikri, perkara ini juga menjadi pengingat dan peringatan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Sebab, KPK akan tetap dan terus berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akarnya. 

"Tenaga kami tidak akan habis sampai Indonesia bebas dari korupsi," ujar Ali Fikri optimis.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...