Unduh Aplikasi

KPK Tahan Dirut PT PAL Terkait Dugaan Korupsi pada PT DI

KPK Tahan Dirut PT PAL Terkait Dugaan Korupsi pada PT DI
Plt Jubir KPK, Ali Fikri (Baju hitam) saat mendampingi Deputi Penindakan KPK, Irjen (Pol) Karyoto dalam sebuah konferensi pers. Foto: Screenshot video YouTube KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Direktur Utama PT. PAL berinisial BUS sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Di PT Dirgantara Indonesia (Persero) Tahun 2007-2017. 

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pointer konferensi pers yang dikirimkan langsung kepada AJNN menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, maka pada hari ini, Kamis, (22/10) Direktur Utama PT PAL, berinisial BUS telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka kepada yang bersangkutan, menurut Ali Fikri dilakukan setelah sejumlah pemeriksaan oleh penyidik KPK. BUS akan ditahan selama 20 hari kedepan, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

Tersangka BUS, menurut Ali Fikri, diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. 

"Penetapan BUS sebagai tersangka kita lakukan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020 lalu," ujar Ali Fikri yang juga mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kasus Korupsi Irwandi Yusuf tersebut.

Seperti diketahui, BUS sebelumnya pernah menjabat Direktur Aerostructure (2007-2010), Direktur Aircraft Integration (2010-2012) dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017) pada PT Dirgantara Indonesia.

Sebelumnya KPK juga telah menetapkan eks Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini sebagai tersangka kasus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI.
Kedua orang ini diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif. 

Secara rinci, Ali Fikri menjelaskan kronologis penetapan BUS sebagai tersangka. Menurut Ali, Direksi PT DI (Persero) periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir tahun 2007. Rapat tersebut antara lain membahas dan menyetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/pembeli PT DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek.

Namun pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait, menurut Ali Fikri tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait. Lalu persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017. 

Ali Fikri menambahkan kalau sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Direksi tersebut, para pihak di PT DI (Persero) melakukan kerja sama dengan Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan PT BTP, PT AMK, PT ASP, PT PMA dan PT NPB serta Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT SBU untuk menjadi mitra penjualan.   

Selanjutnya penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Tapi kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user.  

Ali Fikri juga menjelaskan bahwa pembayaran dari PT DI (Persero) kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan.

"Kemudian sejumlah yang yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI (Persero) maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI (Persero) serta digunakan sebagai fee mitra penjualan," ujar Ali menjelaskan.  

Selanjutnya dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI (Persero) melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI (Persero), pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya. 

Tersangka BUS, kata Ali Fikri menerima kuasa dari Budi Santoso sebagai Direktur Utama PT. DI untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Selain itu juga tersangka memerintahkan Kadiv Penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan meskipun mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran. 

Dari dugaan perbuatan melawan hukum tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp. 202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 315 Milyar (dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.600) 

"Dari hasil penyidikan sejauh ini, Tersangka BUS diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp686.185.000," ungkap Ali Fikri.
 
Dalam perkara ini KPK telah memeriksa saksi sebanyak 108 orang  dan telah melakukan penyitaan uang serta properti dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 40 Miliar. 
 
Terakhir Ali Fikri mengatakan bahwa KPK mengingatkan kembali kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara. 

"Apalagi mengingat saat ini kondisi Pandemi Covid19 dan kondisi ekonomi tengah sulit. Sudah sepatutnya penggunaan anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Ali Fikri. 

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...