Unduh Aplikasi

Penetapan 6 tersangka TPK Penerimaan Hadiah dan Janji

KPK Tahan Bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno Aji

KPK Tahan Bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno Aji
Konferensi pers penetapan tersangka Angin Prayitno Aji. Foto: Screenshot Live streaming KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir menetapkan dan menahan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Angin Prayitno Aji.

Pria yang menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP pada tahun 2016-2019 tersebut ditetapkan dan ditahan oleh KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.  

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada AJNN, Selasa (4/5/2021) mengungkapkan bahwa penetapan tersangka kepada Angin Prayitno Aji setelah pihaknya melakukan pengumpulan informasi dan data, serta ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021," ujar Ali Fikri.

Selain Angin Prayitno Aji KPK juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka yaitu Dadan Ramdani (Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak), Ryan Ahmad Ronas (Konsultan Pajak), Aulia Imran Maghribi, (Konsultan Pajak), Veronika Lindawati (Kuasa Wajib Pajak) dan Agus Susetyo (Konsultan Pajak)
 
Atas perbuatannya, Angin Prayitno Aji   dan Dadan Ramdani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 
 
Sedangkan Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 
 
"Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi. Selanjutnya Tim Penyidik akan melakukan penahanan  Angin Prayitno Aji   untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih," ujar Ali Fikri.
 
Sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran virus Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, Tersangka Angin Prayitno Aji   akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 pada gedung ACLC.  
 
Konstruksi perkara

Menurut Ali Fikri, sebelumnya Angin Prayitno Aji dengan kewenangan yang melekat selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 bersama-sama dengan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. 

"Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," ungkap Ali Fikri.

Selanjutnya Angin Prayitno Aji bersama Dadan Ramdani diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT. JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.  

Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak dimaksud, Angin Prayitno Aji bersama dengan Dadan Ramdani diduga telah menerima sejumlah uang sebagai berikut yaitu pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 Miliar diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT GMP.  

Kemudian pada pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh Veronika Lindawati  sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 Miliar. Lalu pada kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT JB. 
 
"KPK memperingatkan baik kepada wajib pajak, pemeriksa pajak, dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan hak dan kewajibannya dengan integritas. Bukan dengan menjanjikan/memberi dan menerima suap," ujar Ali Fikri.

Sebab kata Ali, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama yang dipergunakan untuk pembangunan negara. Akan sangat merugikan bangsa dan negara jika penerimaan pajak direkayasa untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu.  
 
"KPK akan melakukan pengawasan dan apabila dibutuhkan akan mendampingi proses penghitungan ulang pajak tersebut," ujarnya.
 
Selain itu KPK juga meminta seluruh wajib pajak dan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan upaya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Seluruh upaya menghalangi penyidikan, memiliki dampak hukum, dan KPK akan menindak tegas pelakunya.  

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...