Unduh Aplikasi

KPK: Sangkaan Pasal Terhadap Edhy dan Juliari Masih Terkait Dugaan Suap

KPK: Sangkaan Pasal Terhadap Edhy dan Juliari Masih Terkait Dugaan Suap
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: Humas KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa sangkaan pasal yang diterapkan dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (Benur) dan pengadaan bantuan sosial (Bansos) saat ini masih berkaitan dengan dugaan penerimaan suap.

Hal itu disampaikan KPK untuk merespons adanya wacana tuntutan mati terhadap tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap benur dan mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara terkait kasus dugaan suap Bansos.

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada AJNN, Rabu (17/2/2021) mengatakan bahwa perkara dugaan suap benur di KKP dan bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan  masih terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimal sebagaimana ketentuan UU (Undang-Undang) Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) adalah pidana penjara seumur hidup.

Baca: KPK Tetapkan Edhy Prabowo dan 6 Orang Lainnya Sebagai Tersangka

"Kami tentu saja memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua kasus tersebut, termasuk soal hukuman bagi kedua pelaku," ujar Ali Fikri.

Ali Fikri tidak membantah bahwa benar, secara normatif dalam UU Tipikor terutama Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. Akan tetapi menurut Ali, hal tersebut bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi

"Perlu kami sampaikan bahwa hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait kasus  di Kemensos dan KKP tersebut diawali dengan penerapan pasal-pasal dugaan suap," ujarnya.

Baca: KPK Tetapkan Mensos Serta Empat Orang Lainnya sebagai Tersangka

Namun, ia memastikan pengembangan kasus itu sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kami tegaskan, tentu sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud," kata pria yang pernah menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Irwandi Yusuf.

Selain itu menurut Ali, proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan. KPK memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu mereka informasikan kepada masyarakat.

Komentar

Loading...