Unduh Aplikasi

KPK Minta GeRAK Aceh Surati BPKP Terkait Kasus Traktor

KPK Minta GeRAK Aceh Surati BPKP Terkait Kasus Traktor
BANDA ACEH  -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh untuk segera menyurati dan mempertanyakan ke Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Aceh terkait hasil audit dugaan korupsi pengadaan 98 unit traktor di Dinas Pertanian (Distan) Aceh Tahun 2013. Hal itu disampaikan Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja ketika melakukan pertemuan dengan pengurus GeRAK Aceh, Kamis (1/10) di Gedung Sekolah Anti Korupsi Aceh.

Dalam pertemuan yang berlangsung hanya beberapa jam. GeRAK Aceh juga menyampaikan laporan beberapa kasus lainya yang belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, seperti kasus traktor, kasus pengadaan boat 40 GT dan 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta kasus dana hibah.

Adnan mengatakan, alasan untuk menyurati BPKP, karena dalam tubuh BPKP sudah terjadi pergantian. Menurutnya, adanya pergantian itu bisa menjadi peluang bagi GeRAK Aceh untuk mempertanyakan hasil audit kasus traktor.

"Surati atau lakukan pertemuan dengan BPKP, Karena saya mengetahui adanya pergantian di tubuh BPKP Aceh," jelasnya

Menanggapi hal tersebut, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyurati BPKP untuk mempertanyakan kasus traktor. Bila perlu, kata Askhal, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan BPKP perwakilan Aceh.

"Akan kami surati segera, semoga kasus ini bisa selesai. Karena publik selalu bertanya sejauh mana kasus tersebut," tegas Askhalani.

Selain itu, GeRAK meminta kepada KPK untuk melakukan supervisi terkait kasus traktor. Karena, pihaknya menduga dalam memutuskan kasus tersebut, menimbulkan konflik antar pihak, sehingga sulit untuk diselesaikan.

"Perlu juga bantuan KPK dalam menyelesaikan kasus ini. KPK perlu melakukan supervisi. Dugaan kami, kasus ini menimbulkan konflik antar pihak, sehingga sulit untuk diselesaikan," kata Askhalani.

|FAUZUL HUSNI|

Komentar

Loading...