Unduh Aplikasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan Kasus

KPK Hentikan 36 Penyelidikan Kasus
Foto: CNN Indonesia

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan di awal tahun 2020. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan penghentian penyelidikan itu sebagaimana diatur di Pasal 5 Undang-Undang KPK. Perlu dipahami penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik, untuk menemukan suatu peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

"Dari definisi penyelidikan ini kita dapat memahami bahwa dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan," kata Ali Fikri dalam rilis yang diterima AJNN, Kamis (20/2).

Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya.

Dikatakan Ali, penghentian perkara di tingkat penyelidikan ini bukanlah praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK. Data 5 tahun terakhir sejak 2016, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus.

"Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab," tegasnya.

Berikut sejumlah pertimbangan penghentian, yaitu: Sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011 (9 tahun). Selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 40 UU KPK No 30 Tahun 2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, maka di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat.

"Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan," ujarnya.

Sama halnya dengan pasca berlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU nomor 19 tahun 2019, membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati.

Pada Pasal 40 UU nomor 19 tahun 2019 penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa.

"Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan. KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik," pungkas Ali Fikri.

Komentar

Loading...