Unduh Aplikasi

KPK diminta usut korupsi pertambangan di Asel

Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA) meminta kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan langkah pengusutan indikasi korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan.

Pasalnya, perizinan pengurusan tambang di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Selatan begitu mudah, hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya perusahaan tambang yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) namun aktivitas operasionalnya tidak jelas.

Menurut FPMPA, begitu mudahnya pihak perusahaan pertambangan mendapatkan IUP di Aceh Selatan, diduga karena ada oknum mafia pertambangan yang bermain secara transaksional dengan oknum elit pejabat tertentu di lingkungan pemerintahan setempat, sehingga memuluskan pengurusan izin tambang selama ini.

“Kami meminta kepada KPK agar segera mengusut indikasi korupsi pengelolaan SDA sektor pertambangan di Aceh Selatan. Sebab, persoalan ini kami nilai selain merugikan daerah juga telah meresahkan masyarakat luas, sebab wilayah izin usaha pertambangan yang diklaim secara sepihak oleh pihak perusahaan itu banyak yang masuk dalam hutan lindung, hutan produksi bahkan kebun milik masyarakat,” kata Ketua Bidang Advokasi FPMPA, Delky Nofrizal Qutni di Tapaktuan, Senin.

Pihaknya menduga, tegas Delky, mulusnya pengurusan izin tambang di Aceh Selatan tersebut tidak terlepas dari adanya indikasi suap dan konsensus-konsensus tertentu yang melibatkan oknum yang memegang peran strategis di pemerintahan setempat.

Ia menyebutkan, terhitung sejak bulan April tahun 2008 perusahaan-perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) mulai marak beroperasi di Aceh Selatan.  Sedikitnya seluas 62.967 Ha lahan di daerah serta produksi pala itu, dikuasai oleh perusahaan pertambangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Selatan per 31 Maret 2014, terdapat 19 perusahaan tambang mineral dan batu bara yang telah mengantongi IUP.

Ke 19 perusahaan tersebut masing-masing adalah, satu perusahaan pertambangan mangan yakni PT Commerce Ventural Coal dengan luas lahan yang dikuasai mencapai 3.710 Ha.

Enam perusahaan pertambangan emas masing-masing yakni PT Bintang Agung Mining (5.000 Ha), PT Mulia Kencana Makmur (5.000 Ha), PT Anelka Mining Nasional (9.998 Ha), PT Arus Tirta Power (10.000 Ha), PT Aspirasi Widya Chandra (10.000 Ha), PT Multi Mineral Utama (1.000 Ha), Beri Mineral Utama (1.000 Ha).

Kemudian sebelas perusahaan pertambangan bijih besi yaitu PT Pinang Sejati Utama (814 Ha), KSU Nikmat Seupakat (126,6 Ha), KSU Tiega Manggis (200 Ha), Kopinkra Putroe Ijoe (200 Ha), Koperasi Mutiara Karya (171,4 Ha), KSU Batu Ilham (200 Ha), PT Citra Agung Utama (2.000 Ha), PT Rimba Cahaya (3.423 Ha), PT Songo Abadi Inti (2.268 Ha), PT Lariza Citra Mandiri (2.000 Ha), dan PT Dadi Kayana Abadi (5.856 Ha).

“Dari jumlah itu, 5 perusahaan sudah mendapat Izin Operasi Produksi yaitu PT Multi Mineral Utama , Beri Mineral Utama, PT Pinang Sejati Utama, KSU Nikmat Seupakat, dan KSU Tiega Manggis. Sementara 12 perusahaan lainnya masih sebatas mendapat IUP Eksplorasi,” sebut Delky.

Delky menilai, kehadiran 19 perusahaan tambang di Aceh Selatan tersebut tidak memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penghasilan asli daerah (PAD).

Namun sebaliknya, ia menilai kehadiran perusahaan itu justru berdampak telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sehingga masyarakat dan Pemerintah Aceh Selatan dirugikan.

“Berdasarkan data perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun 2014, dengan PMK nomor : 84/PMK.07/2014  Aceh Selatan hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp1,524 miliar yang terdiri dari landrent sebesar Rp830 juta, dan royalti sebesar Rp694 juta,” sebut Delky.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Pemkab Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh agar segera mengevaluasi delapan perusahaan yang masih berlaku izinnya yaitu PT Anelka Mining Nasional (berakhir 30 April 2018), PT Arus Tirta Power (berakhir 30 April 2018).

Kemudian, PT Aspirasi Widya Chandra (berakhir 30 April 2018), PT Multi Mineral Utama (berakhir 07 September 2027), Beri Mineral Utama (berakhir 24 Januari 2032), PT Pinang Sejati Utama (berakhir 30 April 2021), KSU Nikmat Seupakat(berakhir 30 April 2021), dan KSU Tiega Manggis (berakhir 31 Mei 2019).

Ia juga meminta kepada Pemerintah agar tidak memperpanjang lagi izin 11 buah perusahaan tambang lainnya yang izinnya telah berakhir.

“Kami menilai bahwa, sebagian besar perusahaan tambang di Aceh Selatan tersebut pengurusan izinnya dilakukan secara diam-diam atau tidak diketahui oleh masyarakat, tapi hanya diketahui oleh sebagian elit pemerintahan sehingga dicurigai adanya konsensus antara perusahaan dengan elit pemerintahan,” ujarnya.

Padahal mekanisme perizinan usaha pertambangan di Indonesia sesuai UU No 4 tahun 2009, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan rencana usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP), serta memberikan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi secara terbuka kepada publik, untuk menghindari timbulnya KKN, ungkapnya.

Di samping itu, pihaknya juga mendesak Pemkab Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh agar segera menutup perusahaan tambang yang terindikasi berada pada hutan konservasi dan hutan lindung, sebab berdasarkan surat nomor : S.700/VII-PKH/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang di peroleh pihaknya, terdapat 1 perusahaan yang terindikasi berada pada hutan konservasi yakni PT Mega Fiume Internasional dengan luas lahan mencapai 87,05 Ha.

Selanjutnya, 7 perusahaan yang berada pada hutan lindung yaitu PT Aneka Mining nasional seluas 9.444,27 Ha, PT Arus Tirta Power seluas 7.184 Ha, Bintang agung Mining, PT Mulia Kencana Makmur seluas 375,34 Ha, Koperasi Mutiara Karya seluas 24,55 Ha, PT Rimba Cahaya seluas 1009,02 Ha, dan PT Songo Abadi Inti seluas 87,78 Ha.

ANTARA


Komentar

Loading...