Unduh Aplikasi

KPK Bantu Kejati Usut Kasus Pembangunan Kantor Kemenag Aceh

KPK Bantu Kejati Usut Kasus Pembangunan Kantor Kemenag Aceh
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membantu Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati) Aceh untuk melakukan audit dan mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan kantor wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, serta dua perkara lainnya.

Dalam upaya membantu Kejati Aceh, Tim koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK dibawah Deputi Penindakan hari ini, Rabu (6/6), melakukan koordinasi dengan Kejati terkait sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Aceh.

Ketua Tim Korsup KPK, Fikri mengatakan perkara dugaan korupsi pada pembangunan kantor wilayah Kemenag Aceh tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 1,16 miliar yang bersumber APBN ini telah digelar beberapa kali dan bahkan sudah mengundang penyidik kejaksaa ke KPK, serta beberapa para ahli. Kasus ini juga bakal menjadi prioritas dari perkara lain.

"Kami melihat perkara ini kita prioritas sebelum perkara yang lain, tentunya kami koordinasi dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh dan penyidiknya, mudah-mudhan akan segera disidangkan dan akan kami dampingi dari KPK," kata Fikri kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kejati Aceh.

Kata Fikri, selain membantu Kejati terhadap kasus pembangunan kantor Kemenag Aceh, KPK juga bakal mengaudit dan mengusut dua kasus dugaan tindak pidana korupsi lainnya di Aceh.

Dua perkara lain tersebut yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh tahun anggaran 2008 sebesar Rp 39 miliar. Dan terhadap kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012 dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp 51 miliar dari total penyertaan modal Rp 227 miliar melaui APBK.

"Kejati Aceh meminta KPK membantu untuk melakukan uadit terhadap tiga perkara ini, dan kita lakukan koordinasi bersama penyidik," ujarnya.

Fikri menyampaikan, terkait kasus pengadaan Alkes RSUZA ini banyak yang harus diselesaikan, seperti belum adanya titik temu atas kerugian negera.

"Tapi sekarang sudah mulai ada titik terang, mudah-mudahan perkara ini segera ditingkatkan ke tahap pra penuntutan," tuturnya

Kemudian, lanjut Fikri, terkait kasus penyertaan modal PDKS tahun 2002 sudah mempunyai progres penyidikan dan sudah ada tersangka yang ditetapkan yaitu bekas Bupati Simeulu, Darmili.

"Kami akan melihat persoalan dalam kasus ini, karena juga ada laporan ke KPK," imbuh Fikri.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Aceh, T Rahmatsyah menyebutkan, dari kasus pembangunan kantor Kanwil Kemenag Aceh itu sudah ditetapkan dua tersangka, kemudian pengadaan Alkes RSUZA dua tersangka, dan kasus PDKS sejauh ini masih satu tersangka yang ditetapkan.

"Alkes ada dua tersangka yang sudah ditetapkan, Kemenag Aceh dua tersangka, PDKS baru 1 tersangka, kemungkinan ada tersangka baru, kita lihat dari fakta nanti," pungkas T Rahmatsyah.

Komentar

Loading...